Mahfud: Pemerintah Tak Ikut Campur soal Amendemen UUD 1945

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintah tidak ikut campur atas wacana amendemen UUD 1945.

"Pemerintah tidak ikut campur urusan itu (amandemen UUD 1945). Pemerintah tidak menyatakan setuju atau tidak setuju karena sebenarnya perubahan tidak perlu persetujuan pemerintah," ujar Mahfud, dalam diskusi virtual yang disiarkan kanal Youtube Integrity Law Firm, Kamis (26/8/2021).

Mahfud menyatakan, perubahan konstitusi bukanlah wewenang pemerintah, melainkan MPR. Kendati demikian, Mahfud mengatakan, pemerintah bisa memberikan ruang bagi semua pihak untuk membicarakan wacana amendemen.

"Silakan kalau DPR, MPR mau bersidang kita amankan. Substansi mau mengubah atau tidak itu adalah keputusan politik lembaga yang berwenang," kata Mahfud.

Selain itu, Mahfud mengaku tak mengetahui pembahasan dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan pimpinan partai politik belakangan ini.

Namun, jika pertemuan itu membahas seputar amendemen konstitusi, Mahfud menuturkan hal itu tidak menjadi masalah.

"Seumpama itu dibicarakan, itu tidak apa-apa karena Presiden kan didukung oleh partai politik yang punya kekuatan di DPR dan MPR," tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, amendemen UUD 1945 diperlukan untuk menambah wewenang bagi MPR dalam penetapan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Bambang mengatakan, keberadaan PPHN penting untuk memastikan potret wajah Indonesia di masa depan atau 50 hingga 100 tahun yang akan datang.

Ia menyebutkan, PPHN tidak akan mengurangi kewenangan pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan nasional, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Menurut Bambang, PPHN akan menjadi payung ideologi dan konstitusional dalam penyusunan SPPN, RPJP, dan RPJM yang lebih bersifat teknokratis.

"Dengan PPHN, maka rencana strategis pemerintah yang bersifat visioner akan dijamin pelaksanaannya secara berkelanjutan tidak terbatas oleh periodisasi pemerintahan yang bersifat elektoral," kata politisi Partai Golkar itu.