Salin Artikel

Wapres Minta MUI Membuat Peta Dakwah Per Provinsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali membuat peta dakwah dengan pendekatan per provinsi.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam acara pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) MUI, secara daring, Rabu (25/8/2021).

"Dewan Pertimbangan MUI merekomendasikan supaya kembali peta dakwah dibuat karena itu juga akan mengubah beberapa peta dakwah," ujar Ma'ruf yang juga menjabat Ketua Dewan Pertimbangan MUI.

"Peta dakwah pendekatannya per provinsi sehingga strategi dan langkah-langkah yang akan kita lakukan disesuaikan dengan provinsi," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, peta dakwah tersebut penting untuk menentukan beberapa perbaikan, mulai dari segi akidah hingga aspek lainnya.

"Memang sudah ada (perbaikan), tetapi apa masih relevan? Oleh karena itu, setiap periode tertentu kita perlu melakukan verifikasi keadaan lapangan. Seperti apa lapangan yang kita hadapi," kata dia.

Selain itu, ujar Ma'ruf, melakukan verifikasi terkait relevansi masalah juga dibutuhkan. Hal tersebut untuk melihat apakah perbaikan yang telah dilakukan masih relevan atau tidak dengan masalah yang ada.

Bahkan jika perlu, kata Ma'ruf, harus dilakukan penelaahan ulang program mana yang sudah tidak sesuai dan mana yang masih bisa digunakan.

"Jadi jangan kita terlalu hanya menyalin itu-itu saja tugas setiap tahun, copy paste. Program kita tidak boleh copy paste, tetapi berdasarkan peta lapangan yang kita hadapi," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/25/15273591/wapres-minta-mui-membuat-peta-dakwah-per-provinsi

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke