RUU APBN 2022, Ketua DPR Minta Anggaran Difokuskan untuk Selamatkan Rakyat

Ia berharap, fraksi-fraksi di DPR mampu menyampaikan pandangannya agar APBN 2022 digunakan demi penyelamatan rakyat dari pandemi Covid-19.

"Agar APBN 2022 bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, untuk penyelamatan rakyat dari pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," kata Puan dalam keterangannya, Kamis (19/8/2021).

Adapun DPR hari ini menggelar rapat paripurna pembahasan RUU APBN 2022 dalam Masa Persidangan I Tahun 2021-2022 dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi.

Ketua DPP PDI-P itu mengatakan, pada 2022, pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Puan, juga telah menyatakan kebijakan fiskal akan bersifat konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural.

"DPR harus memberi dukungan terhadap peningkatan sektor kesehatan yang diupayakan pemerintah, sekaligus mengawal kebijakan penanganan pandemi dengan melakukan pengawasan-pengawasan di seluruh lini," kata dia.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ini mengingatkan, APBN 2022 harus responsif, fleksibel, dan adaptif.

Pasalnya, kondisi ketidakpastian sosial-ekonomi masih sangat tinggi akibat pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir.

"Kunci kebangkitan ekonomi adalah pemulihan kesehatan. Maka, DPR berkewajiban melakukan pengawasan yang optimal, baik itu pada legislasi, anggaran serta pengawalan yang presisi terhadap kebijakan pemerintah, dengan mempertimbangkan kondisi yang masih serba belum pasti akibat pandemi," tutur dia.

Perlu diketahui, selain pandangan fraksi-fraksi mengenai RUU APBN 2022, rapat paripurna DPR hari ini juga beragendakan pertanggungjawaban APBN 2020.

Rapat paripurna akan digelar gabungan virtual dan fisik, dengan menerapkan protokol kesehatan ketat bagi peserta yang hadir fisik.