Salin Artikel

Soal Penanganan Pandemi, Survei IPO: 41 Persen Tak Puas Kinerja Presiden, Wapres 58 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Indonesia Political Opinion (IPO) merilis survei terkini terkait refleksi penanganan pandemi dan dampak konstelasi politik 2024.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan, berdasarkan hasil survei, 41 persen responden tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dalam penanganan pandemi Covid-19.

Kemudian, sebanyak 52 persen responden mengaku puas dengan kinerja presiden Jokowi.

"Kalau dibandingkan survei April, Presiden masih mendapat tingkat kepuasan sebesar 56, berarti ada penurunan yang lumayan tajam," kata Dedi dalam diskusi secara virtual yang digelar Polemik MNC Trijaya, Sabtu (14/8/2021).

Faktor ketidakpuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi dalam penanganan pandemi Covid-19 meliputi bidang sosial (53 persen), bidang ekonomi (42 persen), dan bidang politik dan hukum (54 persen).

Sementara itu, 58 persen responden tidak puas dengan kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam penanganan pandemi Covid-19.

Dedi mengatakan, hanya 32 persen responden yang menyatakan puas dengan kinerja wapres.

Adapun, faktor ketidakpuasan terhadap kinerja Wapres dalam penanganan pandemi Covid-19 meliputi bidang sosial (62 persen), bidang ekonomi (59 persen), dan bidang politik dan hukum (58 persen).

"Wapres juga konsisten dalam anggapan publik, karena kita sudah separuh periode, tetapi angka kepuasan terhadap wapres masih 32 persen," ujarnya.

Survei IPO dilakukan pada 2-10 Agustus 2021 dengan menentukan sejumlah desa untuk menjadi sampel yang dipilih secara acak menggunakan random kish grid paper serta menggunakan teknik multistage random sampling (MRS) terhadap 1.200 responden.

Metode ini memiliki pengukuran kesalahan (sampling error) 2,50 persen dengan tingkat akurasi data 97 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/14/11444741/soal-penanganan-pandemi-survei-ipo-41-persen-tak-puas-kinerja-presiden

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke