Salin Artikel

Soal Roadmap Hidup Berdampingan dengan Covid-19, Ketua DPD: Vaksinasi Harus Optimal

Menurut dia, pemerintah menyiapkan roadmap tersebut dikarenakan pandemi Covid-19 yang belum bisa dipastikan kapan akan berakhir.

"Kita memang tidak pernah tahu sampai kapan pandemi akan berlangsung. Terus bertahan dengan kondisi seperti ini pun sepertinya akan sulit. Karena banyak sektor sudah terpukul," kata La Nyalla dalam keterangannya, Selasa (10/8/2021).

Hanya saja, lanjut dia, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Salah satu hal yang ditekankannya perlu diperhatikan pemerintah adalah proses vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan harus maksimal.

"Menyiapkan roadmap untuk hidup berdampingan dengan Covid-19 adalah langkah yang tepat. Asalkan proses vaksinasi dilaksanakan dengan maksimal," ucapnya.

Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, rencana tersebut menuntut pemerintah untuk mempercepat vaksinasi.

Ia meminta pemerintah untuk mengutamakan vaksinasi kepada seluruh daerah yang rentan terhadap tingginya tingkat penularan virus corona.

"Dan sebaiknya, masyarakat tidak terburu-buru untuk melepaskan masker meskipun telah divaksinasi. Biarkan kondisi berangsur pulih dahulu dan angka kasus positif Covid-19 bisa ditekan," terang dia.

Ia mengaku optimistis, roadmap hidup berdampingan dengan Covid-19 bisa memulihkan ekonomi dan sektor lainnya secara bertahap.

LaNyalla berpandangan, roadmap tersebut nantinya akan membuat sejumlah pelonggaran peraturan dan diizinkannya aktivitas ekonomi.

"Artinya, akan ada pelonggaran-pelonggaran peraturan dan diperbolehkannya aktivitas ekonomi. Khususnya pada sektor perdagangan, kawasan perkantoran dan industri, transportasi umum, pendidikan dan pariwisata. Ini jelas langkah yang sangat baik," jelas dia.

Namun, lanjutnya, adanya pelonggaran tersebut tetap harus dalam batas menggunakan protokol kesehatan ketat serta diberikan persyaratan-persyaratan tertentu misalnya telah vaksinasi Covid-19 dan bebas Covid-19.

Mantan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) itu menambahkan, yang terpenting dari semua peraturan pemberlakuan pelonggaran itu adalah implementasi secara benar dan ketat.

Untuk itu, dia meminta semua pihak mematuhi kebijakan yang diambil pemerintah agar semua pihak dapat menekan laju penularan virus corona.

"Namun, kita juga berharap sikap, tindakan serta propaganda yang kontroversi tidak dilakukan para pelaku usaha, pelaku pada sektor-sektor lainnya. Dalam kondisi ini kita harus saling dukung agar bisa bangkit bersama-sama," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memprediksi, pandemi Covid-19 akan berlangsung lama.

Oleh sebab itu, kata dia, dibutuhkan roadmap atau peta jalan agar aktivitas masyarakat selama pandemi tetap aman, terutama pada enam jenis aktivitas utama.

Keenam aktivitas tersebut adalah perdagangan modern dan tradisional, kantor atau kawasan industri, transportasi darat, laut dan udara, pariwisata, keagamaan, dan pendidikan.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/11/15522281/soal-roadmap-hidup-berdampingan-dengan-covid-19-ketua-dpd-vaksinasi-harus

Terkini Lainnya

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke