Keberatan atas LAHP Ombudsman, Pimpinan KPK Dinilai Tak Paham Konteks Pelayanan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim 75 menilai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memahami konteks pelayanan publik terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Sebab, KPK menyatakan keberatan atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI mengenai proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui TWK.

Salah satu poin keberatannya, KPK menilai Ombudsman terlalu mencampuri urusan internal yang bukan bagian dari pelayanan publik.

Adapun Tim 75 merupakan kelompok pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK.

“Tampaknya pimpinan kurang memahami konteks pelayanan publik dalam TWK ini, pimpinan hanya berkutat di tugas dan kewenangan, padahal di balik tugas dan kewenangan itu selalu ada unsur pelayanan publik,” kata perwakilan tim sekaligus Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK nonaktif, Hotman Tambunan, dalam konferensi pers, Jumat (6/8/2021).

Hotman menjelaskan, laporan yang diajukan pegawai KPK ke Ombudsman dalam konteks pelayanan publik misalnya terkait harmonisasi peraturan.

Menurut dia, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron justru tidak memahami konteks laporan tersebut.

"Yang kami laporkan kepada Ombudsman RI adalah rangkaian proses dalam TWK ini, yang melibatkan berbagai layanan publik seperti pelaksanaan asesmen adalah layanan publik dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) RI,” ujar dia.

“Jadi bukan hanya tindakan seperti rotasi dan mutasi, urusan internal kepegawaian KPK seperti yang disebutkan oleh Bapak Nurul Ghufron di konferensi persnya," kata Hotman.

Sebelumnya, Ghufron menjelaskan bentuk layanan publik yang berkaitan dengan KPK yakni penerimaan laporan, pengaduan, penetapan tersangka, dakwaan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

"Kalau mereka yang mengadu, yang dilayani oleh KPK tidak puas, dianggap ada malaadministrasi silakan adukan ke Ombudsman. Tetapi kalau ada urusan mutasi, urusan kepegawaian, itu adalah urusan internal," ujar dia.

Ghufron menegaskan bahwa urusan kepegawaian KPK bukan merupakan ranah yang bisa dipermasalahkan Ombudsman.

Meskipun ada permasalahan kepegawaian di KPK, kata dia, seharusnya dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kalau kemudian pun akan dipermasalahkan, permasalahkan ke PTUN, itu ada jalurnya," tegas Ghufron.

Adapun sikap keberatan dalam menindaklanjuti tindakan korektif terkait TWK disampaikan Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Kamis (5/8/2021).

Beberapa poin keberatan itu antara lain, KPK berpandangan Ombudsman melanggar hukum karena melakukan pemeriksaan terhadap materi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA), yakni Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 tahun 2021.

KPK juga berpandangan, para pelapor yakni perwakilan pegawai KPK, tidak memiliki hak untuk melaporkan penyelenggaraan TWK.

Ghufron mengatakan, peraturan alih status pegawai KPK, pelaksanaan dan penetapan hasil TWK bukan perkara pelayanan publik.

Selain itu, terkait dengan kontrak backdate, Ghufron menyampaikan bahwa hal itu tidak memiliki konsekuensi hukum dengan keabsahan TWK dan hasilnya.

Tindakan korektif

Sebelumnya, Ombudsman menyampaikan laporan hasil pemeriksaan terkait temuan malaadministrasi dalam penyelenggaraan proses alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Terkait temuan itu, Ombudsman memberikan empat catatan atau tindakan korektif terkait temuan malaadaministrasi.

Pertama, KPK memberikan penjelasan kepada pegawai KPK perihal konsekuensi pelaksanaan TWK dan hasilnya dalam bentuk informasi atau dokumen sah.

Kedua, pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

Ketiga, hasil TWK hendaknya menjadi bahan masukan untuk langkah-langkah perbaikan, tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat.

Keempat, 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dialihkan statusnya menjadi pegawai ASN sebelum 30 Oktober 2019.