MAKI Desak Kejaksaan Agung Segera Pecat Pinangki

Sebab, putusan atas Pinangki sudah berkekuatan hukum tetap dan dia telah dieksekusi ke Lapas Kelas IIA Tangerang, Banten.

"Saya berharap dengan inkrahnya kasus Pinangki dan sudah dilakukan eksekusi, otomatis ini harus segera dilakukan pemberhentian tidak hormat terhadap jaksa Pinangki," ujar Boyamin saat dihubungi, Kamis (5/8/2021).

Pinangki merupakan terpidana kasus pengurusan fatwa bebas untuk Djoko Tjandra. Saat terlibat dalam perkara itu, dia menjabat sebagai Kepala Subbagian Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Selama proses hukum berlangsung, sejak Agustus 2020, Pinangki diberhentikan sementara dari jabatannya. Selama itu pula ia tetap menerima 50 persen gaji.

Menurut Boyamin, Kejagung hanya perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memproses pemecatan Pinangki.

"Jangan sampai uang negara malah untuk memberikan gaji kepada org yang sudah dieksekusi, apalagi kasusnya korupsi," ujarnya.

Dia mengatakan, jika Kejagung terus mengulur-ulur waktu, dugaan adanya keistimewaan terhadap Pinangki bisa jadi benar. Selain itu, Kejagung patut diduga melanggar aturan.

"Kalau berlama-lama ini Kejagung diduga melanggar aturan dan diduga memberikan keistmewaan terhadap Pinangki," kata Boyamin.

Kompas.com telah berupaya meminta keterangan dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak terkait status Pinangki. Namun, hingga sore ini belum ada respons dari Leonard.

Jaksa Pinangki diketahui terbukti menerima suap, melakukan tindak pidana pencucian uang, dan melakukan permufakatan jahat dalam perkara pengurusan fatwa bebas untuk terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.

Atas perbuatannya itu, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara kepada Pinangki.

Namun, hukuman itu dipangkas pada pengadilan tingkat banding menjadi hanya 4 tahun penjara.

Pinangki telah dieksekusi ke Lapas Kelas IIA Tangerang, Banten pada 2 Agustus untuk menjalani masa tahanan. Eksekusi terhadap Pinangki sempat tertunda selama hampir satu bulan.

Kejaksaan saat itu berdalih belum dieksekusinya Pinangki ke lapas karena kendala teknis dan administratif.