Dalam 10 Hari, Pos Indonesia Sukses Salurkan BST Kemensos kepada 7,6 Juta KPM

KOMPAS.com – Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT Pos Indonesia (Persero) telah berhasil menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) kepada 7,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) atau 78 persen dari total alokasi 9,6 juta KPM dalam waktu sepuluh hari.

Perlu diketahui, kerja sama kedua belah pihak dan bantuan serupa juga pernah disalurkan Kemensos kepada 10 juta KPM pada Januari hingga April 2021.

Untuk BST kali ini, Kemensos menargetkan jumlah KPM serupa dengan total anggaran mencapai Rp 12 triliun. Bantuan diberikan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat gelombang kedua pandemi Covid-19.

Berdasarkan keterangan yang diterima Kompas.com, Minggu (1/8/2021), jumlah BST yang diberikan kepada penerima keluarga manfaat (PKM) sebesar Rp 600.000. Penyaluran bantuan dimulai pada Minggu (18/7/2021).

Hingga Minggu (31/7/2021), khusus wilayah DKI Jakarta, realisasi BST mencapai 95 persen atau sebanyak 735.737 KPM dari total 778.598 KPM. Dengan kata lain, lebih cepat dari target 30 hari sejak penyaluran BST dimulai.

Capaian tersebut sekaligus menjadi bukti kinerja Pos Indonesia di tengah kendala yang timbul pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level empat.

Direktur Utama (Dirut) Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi meyakini bahwa pihaknya dapat merealisasikan target penyaluran BST.

“Pasalnya, kami berpengalaman setahun lebih (dalam menyalurkan BST). Jadi, kami belajar dari situ untuk terus meningkatkan cara penyalurannya. Teman-teman di lapangan juga semakin tahu lokasi (KPM), di mana rumahnya, dan mana yang bisa disalurkan melalui komunitas,” jelasnya.

Penyaluran BST pada masa PPKM level empat itu, lanjut Faizal, dilakukan secara bertahap. Petugas lapangan juga diperbanyak dan jam kerja pun ditambah.

“Para juru bayar Pos Indonesia tetap turun menyalurkan BST pada Sabtu dan Minggu, bahkan pada hari raya. Selain itu, Pos Indonesia juga melakukan perekrutan juru bayar demi mengakselerasi penyaluran BST, ” imbuhnya.

Dalam hal validitas data KPM, Pos Indonesia melakukan pembaruan data secara berkala kepada Kemensos. Faizal menyampaikan, dari total 10 juta KPM, pihaknya baru menerima data sebanyak 9,6 juta KPM.

“Memang masih ada pengolahan data yang belum selesai dari Kemensos,” tambahnya.

Untuk diketahui, BST merupakan salah satu program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diinisiasi pemerintah sebagai wujud hadirnya negara dalam menangani kesulitan warganya.