Salin Artikel

Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Untuk itu, Faldo meminta semua pihak agar berhenti memperdebatkan antara prioritas kesehatan atau ekonomi untuk penanganan pandemi Covid-19, karena kedua faktor tersebut saling menguatkan untuk menyelamatkan rakyat.

"Yang paling penting nyawa adalah prioritas. Maka dari itu kebijakan untuk PPKM Darurat kemarin harus diambil. Menurut kami, berhentilah memperdebatkan mengenai mana yang lebih penting antara nyawa atau ekonomi. Jadi, keduanya adalah faktor yang saling menguatkan tentunya," kata Faldo dalam diskusi virtual Polemik Trijaya bertajuk Ekonomi Politik Pandemi, Sabtu (31/7/2021).

Ia menggambarkan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 yang tengah dijalankan pemerintah juga perlahan-lahan dilonggarkan.

Hal itu nampak dari pedagang-pedagang kecil yang sudah boleh beraktivitas kembali. Hal tersebut menurutnya merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap perekonomian masyarakat kecil.

"Hari ini kita lihat bahwa pedagang kecil sudah mulai beraktivitas lagi. Ini kan bentuk keberpihakan pemerintah. Tapi kita juga tetap memikirkan tenaga kesehatan kita yang sudah bekerja keras," ucap Faldo.

Ia mengingatkan, saat ini sudah sekitar 1.400 tenaga kesehatan yang gugur akibat pandemi Covid-19.

Padahal, menurut dia, tenaga kesehatan diibaratkan sebagai seorang serdadu dalam perang melawan Covid-19.

Lebih lanjut, Faldo menegaskan bahwa pemerintah terus mencari jalan keluar untuk terbebas dari pandemi.

Dalam hal ini, jelas Faldo, pemerintah juga menerima masukan dari berbagai pihak sebagai bahan pertimbangan menentukan kebijakan.

"Apapun prediksi dan masukan pasti jadi telaahan terus bagi kita. Namun yang tak kalah penting, kita terus untuk bekerja, mencari cara untuk keluar dari pandemi. Optimalkan seluruh sistem kita," pungkasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/31/15463701/stafsus-mensesneg-ajak-semua-pihak-hentikan-perdebatan-soal-prioritas

Terkini Lainnya

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke