Salin Artikel

Gempa Bermagnitudo 8,2 di Alaska, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia

BMKG mengeluarkan pernyataan untuk meredam informasi yang menyebut ada potensi tsunami di wilayah Indonesia bagian utara akibat gempa tersebut.

Kepala Mitigasi Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono menyampaikan bahwa BMKG tidak mengeluarkan Peringatan Dini Tsunami untuk wilayah Indonesia.

“BMKG tidak mengeluarkan Peringatan Dini Tsunami untuk wilayah Indonesia karena memang tidak ada potensi tsunami di wilayah Indonesia,” kata Daryono melalui keterangan tertulis, Kamis (29/7/2021).

Daryono pun mengimbau masyarakat Indonesia tetap tenang atas adanya informasi potensi tsunami tersebut.

Ia juga meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan isu yang belum dapat dipertanggungjwabkan kebenarannya.

“Untuk itu masyarakat dihimbau tetap tenang,” ujar dia.

Sebagai informasi, gempa berkekuatan 8,2 magnitudo melanda semenanjung Alaska pada Rabu (28/7/2021) pukul 22.15 waktu setempat (06.15 GMT Kamis).

Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) mengatakan gempa itu berada di 91 kilometer tenggara desa Perryville, yang memicu peringatan tsunami.

"Gelombang tsunami yang berbahaya untuk gempa ini mungkin terjadi dalam tiga jam ke depan di beberapa pantai," kata Sistem Peringatan Tsunami AS dalam sebuah pernyataan, seperti yang dilansir dari AFP pada Kamis (29/7/2021).

Perryville adalah sebuah desa kecil sekitar 500 mil dari Anchorage, kota terbesar di Alaska.

Sirene peringatan tsunami terdengar di Kodiak, sebuah pulau berpenduduk sekitar 6.000 orang, di sepanjang garis pantai Alaska.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/29/17130421/gempa-bermagnitudo-82-di-alaska-bmkg-tidak-berpotensi-tsunami-di-indonesia

Terkini Lainnya

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke