Salin Artikel

UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Menurun, Hari Ini Hanya 160.686

Pada Senin (19/7/2021) ini, pemerintah melaporkan telah memeriksa 160.686 spesimen Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Pada periode itu, ada 127.461 orang yang diambil sampelnya untuk pemeriksaan spesimen.

Adapun, pemeriksaan spesimen menggunakan metode swab polymerase chain reaction (PCR), tes cepat molekuler, dan antigen.

Informasi tersebut disampaikan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 kepada wartawan, Senin sore. Data juga dapat diakses di situs covid19.go.id.

Jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, Minggu (18/7/2021), jumlah spesimen diperiksa yaitu 192.918 spesimen.

Namun, BNPB kemudian memperbaiki data itu dengan menambahkan data pemeriksaan tes cepat molekuler, sehingga kemarin ada 193.437 spesimen yang diperiksa.

Kemudian, pada Sabtu (17/7/2021), jumlah spesimen diperiksa ada 251.392.

Berikutnya, Jumat (16/7/2021), jumlah spesimen diperiksa tercatat ada 258.532 sampel.

Adapun, pada Kamis (15/7/2021), jumlah spesimen diperiksa yaitu 249.059.

Berdasarkan data tersebut, sejak 16 Juli hingga 19 Juli, pemeriksaan spesimen Covid-19 terus menurun. Hal ini diikuti dengan penurunan temuan kasus konfirmasi positif pada hari ini.

Berdasarkan data Senin ini, tercatat ada 34. 257 positif Covid-19. Dengan begitu, kasus positif Covid-19 di Tanah Air menjadi 2.911.733.

Sementara itu, pada hari ini, kasus kematian akibat Covid-19 mencapai 1.338. Angka ini merupakan kasus kematian tertinggi selama pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Total pasien Covid-19 meninggal dunia menjadi 74.920 orang.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/19/17330501/update-pemeriksaan-spesimen-covid-19-menurun-hari-ini-hanya-160686

Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke