Salin Artikel

Selama 500 Hari Pandemi Covid-19, Apa Saja yang Dilakukan Wapres Ma'ruf Amin?

Pertanyaan akan peran Wapres Ma'ruf Amin selama pandemi Covid-19 berlangsung kerap muncul, sejak awal pandemi hingga saat ini.

Belum lama ini, Wapres Ma'ruf bahkan mendapat julukan The King of Silent dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Negeri Semarang (Unnes) karena peranannya yang tak menonjol itu.

Adapun, tepat pada Rabu (14/7/2021) ini pandemi Covid-19 telah melanda Tanah Air selama 500 hari.

Selama 500 hari itu, Wapres Ma'ruf terlibat sejumlah upaya untuk menangani kasus-kasus Covid-19 di Tanah Air. Apa saja? Berikut paparannya:

Wapres disuntik vaksin Covid-19 Sinovac pada 17 Februari 2021 yang sekaligus menandai dimulainya vaksinasi Covid-19 kepada lansia.

Ma'ruf pun mengajak masyarakat yang usianya sudah lanjut untuk tidak takut mengikuti vaksinasi Covid-19 ini.

"Saya ajak semua yang usianya sudah cukup lanjut, saya di atas 70 tahun (vaksinasi). Ternyata vaksin ini insya Allah tidak menimbulkan efek apa-apa," kata dia saat itu.

"Mari kita ikut melaksanakan vaksinasi karena ini diharapkan rakyat Indonesia mengalami kekebalan terhadap Covid-19, kita belum tahu Covid-19 sampai kapan," ucap Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, kekebalan kelompok atau herd immunity bisa dicapai apabila sudah 70 persen populasi rakyat Indonesia divaksin Covid-19. Oleh karena itu, vaksinasi Covid-19 pun bersifat wajib dilaksanakan bagi mereka yang bisa mendapatkannya.

Dekati ulama demi vaksinasi

Karena memiliki target vaksinasi yang banyak, dalam berbagai kesempatan Wapres Ma'ruf selalu menekankan agar vaskinasi Covid-19 bisa dipercepat.

"Saya menekankan supaya vaksinasi perlu dipercepat karena kita ingin mengejar kekebalan komunal, kekebalan dari masyarakat kalau bisa tercapai 70 persen herd immunity," kata Ma'ruf saat meninjau vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Kuraitaji Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumatera Barat, Selasa (6/4/2021).

Ma'ruf pun meminta semua warga yang masuk kategori prioritas agar mau disuntik vaksin.

Untuk umat Islam misalnya, kata Ma'ruf, para ulama telah menyatakan bahwa vaksinasi Covid-19 merupakan suatu kewajiban.

"Saya mengajak sahabat-sahabat saya semua, para kiyai, ulama, untuk bersama pemerintah menanggulangi bahaya Covid-19 yang demikian besarnya," kata Ma'ruf di acara Pertemuan Virtual Wakil Presiden RI dengan Para Ulama dan Tokoh Agama Islam, Senin (12/7/2021).

Ma'ruf mengatakan, dirinya lebih memilih menggunakan istilah bersama-sama dan bukan membantu pemerintah karena menilai penanganan Covid-19 tidak hanya tanggung jawab pemerintah.

"Dua tanggung jawab ini, bagian dari tanggung jawab ulama. Sekarang, tingkat bahayanya sudah luar biasa. Korbannya sudah banyak, yang terkonfirmasi positif, meninggal juga banyak," kata dia.

Selain itu, Ma'ruf juga mengajak para tokoh Islam, ulama dan kiyai untuk membimbing masyarakat agar mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah.

Salah satunya untuk mengetatkan protokol kesehatan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku di Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021.

Kebijakan tersebut, kata dia, bertujuan untuk melindungi, menjaga masyarakat, dan umat menjadi korban keganasan Covid-19.

"Apa kita tidak punya rasa tanggung jawab terhadap hal demikian besar yang sudah banyak membawa orang menderita? Karena itu mari kita ajak masyarakat untuk mematuhi, mengikuti ajakan pemerintah," kata dia.

Tinjau vaksinasi

Selama pandemi Covid-19 ini, Wapres Ma'ruf juga banyak menghadiri acara secara virtual dengan berbagai tema.

Meskipun demikian, setiap memberikan sambutan dia selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari Covid-19 dan supaya pandemi segera berakhir.

Hal tersebut juga disampaikan saat Wapres Ma'ruf melakukan kunjungan ke beberapa wilayah untuk memantau vaksinasi Covid-19.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka percepatan pemenuhan target vaksinasi bagi 181,5 juta penduduk. Dalam lawatannya ke Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa masih banyak orang yang tidak mengenakan masker.

Oleh karena itu, ia pun menekankan agar masyarakat taat terhadap protokol kesehatan terutama masker.

"Untuk mencegah penularan itu supaya diperketat pelaksanaan protokol kesehatan, terutama masker. Saya lihat di pinggiran-pinggiran masih banyak yang tidak pakai masker," kata Ma'ruf, Selasa (15/6/2021).

Ma'ruf pun mengingatkan agar protokol kesehatan benar-benar harus digerakkan. Demikian juga dengan mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, hingga pelaksanaan PPKM.

"Dalam rangka testing untuk mengetahui seberapa besar testing ini, juga tracing-nya. Jangan sampai tracing-nya rendah, itu bisa mengakibatkan tidak terdeteksinya penularan," kata dia.

Ma'ruf pun menyarankan agar tracing dapat ditingkatkan dari 1-10 orang menjadi 1-30 orang sesuai standar WHO.  Artinya, kata dia, apabila ada 1 orang yang dites, harus ada penelusuran kepada 10 hingga 30 orang lain.

"Termasuk penyediaan fasilitas di puskesmas dan rumah sakit bagi mereka yang terpapar serta penyiapan tempat isolasi," kata dia.

Beberapa wilayah lain yang Wapres Ma'ruf kunjungi dalam rangka peninjauan vaksinasi adalah Lampung, dan Pariaman di Sumatera Barat.

Adapun tinjauan pertama vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Wapres Ma'ruf pertama kalinya adalah di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat (26/2/2021). Saat itu, Wapres meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap para atlet Indonesia.

Di berbagai kesempatan, Wapres Ma'ruf selalu mengingatkan agar program vaksinasi harus berjalan selaras supaya target 70 persen masyarakat tervaksin secara nasional atau 181,5 juta penduduk dapat terpenuhi.

"Untuk mencapai target tersebut, program vaksinasi di daerah harus selaras dengan program vaksinasi nasional," kata Ma'ruf Amin.


Manfaatkan dana ZISWAF

Dalam beberapa kesempatan, Wapres Ma'ruf juga meminta agar dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Pada Ramadhan 2021, Wapres meminta Badan Amil Zakat pusat dan daerah untuk segera memungut dan mengumpulkan zakat dari masyarakat agar penyalurannya bisa dipercepat. Terlebih, saat ini tak sedikit warga yang terkena dampak virus corona.

"Selain zakat juga kita melakukan infak. Dalam hukum Islam mengajarkan, siapa yang punya kelebihan supaya membagikan, menyedekahkan kelebihan wakaf kepada orang lain," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu intensif yang diberikan dalam rangka membantu mereka yang terdampak pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Penyaluran zakat juga untuk menanggulangi dampak-dampak yang mungkin terjadi akibat wabah Covid-19, termasuk kelangkaan bahan makanan dan kesulitan warga miskin memperoleh kebutuhan pokok.

Pencegahan hoaks

Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga meminta para ulama berperan dalam menjaga umat dari penyebaran berita dan informasi hoaks.

Sebab, kata dia, berita hoaks kerap kali mengaburkan kebenaran dan menyesatkan. Apalagi pada masa pandemi Covid-19 saat ini.

"Kiai-kiai, ulama-ulama yang awas-awas itulah yang kita butuhkan, yang bisa kontak langsung dengan Allah, yang sudah bisa menerima ilham-ilham, ini yang diperlukan sekarang. Dan, memang Allah memerintahkan kepada kita agar mengajak masyarakat supaya cermat untuk memilah, harus tabayyun dulu," ujar Ma'ruf saat menerima Pengurus atau Idaroh Aliyyah JATMAN melalui konferensi video, dikutip dari siaran pers, Jumat (9/7/2021).

Saat ini, kata dia, informasi benar, buruk, bohong, fitnah hingga adu domba kerap muncul di masyarakat.

Hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan terjadinya disinformasi dan menimbulkan kebingungan. Jika masyarakat bingung, tidak menutup kemungkinan orang-orang tidak bertanggungjawab memanfaatkan momentum itu demi keuntungannya.

“Banyak orang memanfaatkan kebingungan masyarakat untuk menyesatkan mereka, bikin mereka sesat, ragu, tidak percaya, dan konflik. Ini penting perannya dalam membangun manusia yang unggul,” kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/14/19104771/selama-500-hari-pandemi-covid-19-apa-saja-yang-dilakukan-wapres-maruf-amin

Terkini Lainnya

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke