Wacana Perpanjangan PPKM Darurat Bergulir, Pemerintah Diminta Sigap Cairkan Bansos

Menurutnya, hal tersebut perlu segera dilakukan mengingat munculnya wacana perpanjangan PPKM darurat hingga enam pekan ke depan.

"Bansos untuk 10 juta peserta Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sosial Tunai baru dicairkan, sementara wacana perpanjangan PPKM Darurat telah beredar di masyarakat," kata Netty dalam keterangannya, Rabu (14/7/2021).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, wacana perpanjangan PPKM darurat tentu memengaruhi mentalitas rakyat kecil yang bergantung pada pemasukan kerja harian.

Di sisi lain, ia menyoroti bagaimana lambannya pencairan bansos yang dijanjikan pemerintah, akan semakin membuat panik masyarakat kecil ketika wacana perpanjangan PPKM darurat digulirkan.

"Rakyat kecil tentu panik dan bingung memikirkan bagaimana harus bertahan hidup di tengah pembatasan, sementara bantuan sosial yang dijanjikan terlambat dicairkan dan jumlahnya juga kurang memadai. Apakah pemerintah menunggu rakyat kelaparan dulu?," tanya Netty.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu mendesak pemerintah sigap menunaikan janji bansos, dan jangan menunggu kritik dan teguran dari masyarakat, baru kemudian bertindak.

Ia menyatakan sudah ada kritikan dari masyarakat melalui akun media sosial Instagram Kementerian Sosial @kemensos terkait bansos.

"Beberapa hari lalu, netizen ramai-ramai menagih janji bansos pemerintah di akun Instagram Kemensos karena belum mengetahui kejelasan pencairan bantuan sosial tunai tersebut meskipun sudah bertanya kepada RT/RW setempat," jelasnya.

Ia mengingatkan pemerintah bahwa bansos sangat ditunggu rakyat kecil di tengah PPKM darurat, terlebih jika wacana perpanjangan digulirkan.

Pemerintah, kata dia, diminta membantu menyiapkan kebutuhan hidup masyarakat kecil sehari-hari.

"Jangan hanya meminta diam di rumah. Besaran bansos pun seharusnya memadai untuk memenuhi kebutuhan. Jumlah Rp 300.000 terlalu kecil untuk bertahan hidup," tutur dia.

Lebih lanjut, Netty mengatakan bahwa saat ini sudah banyak rakyat yang tak bisa lagi berusaha atau bekerja, karena berkurangnya pelanggan maupun akibat dipaksa menutup usaha.

Ia menyadari, meskipun masyarakat takut dengan ancaman Covid-19, tetapi mereka terpaksa keluar rumah demi memenuhi kebutuhan keluarga.

"Jika bansos diberikan dengan jumlah yang cukup, niscaya rakyat sukarela mau tetap di rumah. Tidak ada orang yang mau dirinya terpapar," kata dia.

Selain itu, Netty mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berbicara lugas soal sanksi kepada pelanggar PPKM darurat tanpa ada sosialisasi dan edukasi.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tetap menciptakan suasana publik yang nyaman dan tenang dalam menertibkan masyarakat di tengah PPKM darurat.

"Saya pikir rakyat akan taat dan disiplin. Rakyat juga bosan ditakut-takuti dengan sanksi," imbuh dia.

Sebelumnya, pemerintah diketahui mewacanakan perpanjangan PPKM darurat hingga enam pekan ke depan menyusul meningkatnya penularan varian virus corona baru yaitu varian Delta.

Hal itu diketahui dari paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (12/7/2021).

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," sebut paparan Sri Mulyani dikutip Kompas.com, Senin (12/7/2021).