Pimpinan Komisi II Nilai Kebiasaan Pejabat Ancam Pindahkan Pegawai ke Papua Harus Dikoreksi

Hal ini disampaikan Luqman menanggapi pernyataan Meteri Sosial Tri Rismaharini yang mengancam pegawainya untuk dipindahkan ke Papua.

"Tentu hal ini haruslah dikoreksi bersama. Meski tanpa maksud merendahkan Papua, kelatahan semacam itu tetap saja tidak baik, bisa menimbulkan salah paham rasial dan menyinggung perasaan saudara kita warga Papua," kata Luqman saat dihubungi, Rabu (14/7/2021).

Luqman menilai, pernyataan yang keluar dari mulut Risma itu merupakan bentuk kelatahan pejabat-pejabat pemerintah pusat yang kadang menjadikan Papua sebagai tempat pembuangan bagi pegawai yang bekerja tidak baik.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu meyakini, ucapan Risma itu tidak diniatkan sebagai bentuk rasisme atau merendahkan Papua, tetapi bentuk spontanitas kepada anak buahnya.

"Sebagai seorang Ibu, batin Bu Risma pasti sangat terusik mendapati anak buahnya tidak serius bekerja membantu bangsanya yang sedang sakit sekarang ini," ujar Luqman.

Kendati demikian, Luqman meminta seluruh pejabat negara untuk berhati-hati dalam berkata dengan menghindari diksi-diksi yang berpotensi menyinggung identitas masyarakat tertentu.

"Dari Sabang sampai Merauke, derajat kita sama sebagai bagian NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Risma naik pitam saat meninjau dapur umum di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Wyata Guna Bandung, Selasa (13/7/2021).

Risma geram karena dapur umum yang sudah dibuat kekurangan personel sementara banyak pegawai yang masih berada di dalam kantor, tidak membantu operasional dapur umum.

Risma pun mengancam akan meminadhkan para pegawai balai tersebut ke Papua jika masih tidak mau membantu operasional dapur umum.

"Saya tidak mau lihat seperti ini lagi. Kalau seperti ini lagi, saya pindahkan semua ke Papua. Saya enggak bisa pecat orang kalau nggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua. Jadi tolong yang peka," ujar dia.