Uji Kelayakan Dubes Digelar Saat PPKM Darurat, Anggota DPR: Tidak Ada yang Dipaksakan

Dave menyebut fit and proper test bagi para calon duta besar sudah sesuai jadwal karena masa tugas para duta besar sudah habis dan mereka mesti diganti oleh duta besar yang baru.

"Memang sudah waktunya pergantian, tidak ada yang dipaksakan dan ini semua berjalan sesuai jadwal. Mengingat para diplomat asing pun begitu, ketika sudah waktunya kembali, mereka juga tidak diperpanjang," kata Dave saat dihubungi, Senin (12/7/2021).

Dave mengakui, di situasi pandemi, ada tantangan tersendiri bagi para duta besar untuk beradaptasi di negara tujuan, misalnya untuk menemui mitra kerja mereka di sana.

"Akan tetapi kita yakin situasi akan membaik, sehingga akan memberikan keleluasaan bagi para dubes tersebut dalam menjalankan tugasnya nanti," ujar Dave.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem Muhammad Farhan memberi pandangan serupa dengan Dave.

Menurut dia, pergantian duta besar diperlukan karena keadaan global membutuhkan pemikiran-pemikiran segar dan terobosan dari para duta besar baru.

"Sangat urgent karena kita membutuhkan rotasi di level jabatan dubes (maksimal 3-4 tahun), dan dinamika keadaan global sekarang kita butuh pemikiran-pemikiran segar dan terobosan para dubes baru," kata dia.

Ia pun menekankan, para dubes baru nantinya harus mengubah metode kerja yang sejalan dengan perubahan dunia yang terdisrupsi oleh pandemi Covid-19.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid sebelumnya menyatakan, Komisi I DPR akan tetap menggelar FPT duta besar di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk mendukung diplomasi luar negeri yang efektif.

Politikus Partai Golkar itu mengingatkan, diplomasi luar negeri di era Covid-19 ini sangat penting karena berkaitan dengan kerja sama di bidang kesehatan dan ekonomi.

"Maka pos-pos duta besar yang kosong ataupun yang kedaluwarsa harus segera diisi agar adanya kesinambungan atau berjalannya secara efektif diplomasi kita di negara-negara sahabat," ujar Meutya, Selasa (6/7/2021).

"Terutama negara-negara yang memiliki nilai strategis untuk dijadikan mitra kerja sama dalam penanganan pandemi Covid-19," kata dia melanjutkan.

Akan tetapi, hal tersebut dikritik oleh peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus yang menilai penangan pandemi semestinya menjadi prioritas.

"Bagaimana Komisi I DPR bisa bicara tinggi soal diplomasi ketika rakyat tengah sibuk dengan persoalan pandemi yang dalam kondisi darurat? Apalah urusan diplomasi itu tak bisa dicarikan solusi lain seperti mengangkat pejabat sementara hingga situasi pandemi sedikit membaik?" kata Lucius saat dihubungi, Rabu (7/7/2021).