Salin Artikel

Hanya Zona Merah dan Oranye, Tidak Ada Daerah Berisiko Rendah di Jawa-Bali

JAKARTA, KOMPAS.com - Data Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia per 4 Juli 2021 menunjukkan bahwa Jawa-Bali didominasi dengan zona merah dan oranye.

Tak ada zona kuning apalagi zona hijau di kawasan tersebut. Itu artinya kawasan Jawa-Bali masuk dalam wilayah yang berisiko tinggi dan sedang penularan Covid-19.

Itu juga yang menjadi alasan mengapa akhirnya pemerintah memberlakukan kebijakan PPKM Darurat khusus Jawa-Bali sejak 3 hingga 20 Juli 2021. 

Dengan harapan, PPKM Darurat bisa menurunkan angka penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 kurang dari atau sama dengan 10 ribu kasus per hari.

Data pemerintah menyebut 48 kabupaten/kota dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan 74 kabupaten/kota dengan asesmen situasi apndemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali.

Zona merah paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Masing-masing dua provinsi tersebut memiliki 20 kabupaten/kota yang masuk dalam zona merah.

Meski begitu, zona merah di Jawa Tengah berkurang dua kabupaten/kota. Sebelumnya Jawa Tengah memiliki 22 wilayah yang masuk dalam daftar zona merah. Kini menjadi 20 kapubaten/kota.

Di Jawa Timur naik nyaris tujuh kali lipat. Sebelumnya hanya ada 3 zona merah, kini bertambah menjadi 20 kabupaten/kota.

Di Jawa Barat juga bertambah empat zona merah. Sehingga, total zona merah di Jawa Barat saat ini sebanyak 15 kabupaten/kota.

Kemudian disusul 5 zona merah di DKI Jakarta, 3 zona merah di Banten, dan satu zona merah di Bali.

Sedangkan zona oranye atau wilayah berisiko sedang penularan Covid-19 di Jawa-Bali paling banyak terdapat di provinsi Jawa timur dengan jumlah 19 kabupaten/kota.

Disusul 15 zona oranye di Jawa Tengah, 12 zona oranye di Jawa Barat, 8 zona oranye di Bali, 7 zona oranye di Banten, dan 1 zona oranye di Jakarta yaitu Kepulauan Seribu.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/07/17061331/hanya-zona-merah-dan-oranye-tidak-ada-daerah-berisiko-rendah-di-jawa-bali

Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke