Kepala BNPT: Aktivitas Teroris di Dunia Maya Semakin Masif Selama Pandemi Covid-19

Boy mengungkapkan, kelompok-kelompok terorisme secara aktif melakukan perekrutan anggota hingga membuka pendanaan lewat internet.

"Selama pandemi Covid-19 yang merupakan ancaman keamanan dan ketertiban dunia tidak serta merta menghilang. Justru menciptakan tantangan baru, misalnya lewat aktivitas teroris di dunia maya yang makin masif," kata Boy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/7/2021).

Menurut dia, internet mempermudah aktivitas teroris dalam menyebarkan paham radikalisme, sehingga mau ikut melakukan aksi teror.

Dia mencontohkan kasus penyerangan di Mabes Polri pada Maret lalu. Pelaku teror, ZA, diduga terpapar ideologi ISIS dari internet.

Boy pun memaparkan, selama pandemi, ada kenaikan transaksi keuangan yang mencurigakan hingga 101 persen. Transaksi keuangan mencurigakan ini diduga terkait dengan aktivitas terorisme.

"Terdapat aktivitas crowd-funding dalam pendanaan aktivitas teroris. Ini juga jadi ancaman baru di masa pandemi," tuturnya.

Selain itu, Boy menambahkan, saat ini ada kecenderungan perempuan ikut melakukan aksi teroris. Hasil studi Soufan Center menyatakan, angka dukungan kepada teroris yang dilakukan perempuan bertambah di wilayah Asia Tenggara.

"Secara statistik, tahun 2015 ada 3 perempuan yang ditangkap karena kasus terorisme. Sementara, dari tahun 2016-2020, sudah mencapai 40 orang," ujar Boy.

Hal lain yang juga jadi perhatian BNPT adalah adanya warga negara Indonesia (WNI) yang jadi teroris asing atau foreign terorist fighters (FTF).

Menurut catatan BNPT, ada sekitar 600-700 WNI yang ditahan di sejumlah kamp di Suriah. Mayoritas dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.

"Masalah FTF ini juga isu yang penting. Tantangan yang akan dihadapi Indonesia berfokus pada efektivitas sarana untuk penuntunan (bagi mereka yang melakukan aksi terorisme dan kejahatan di Suriah). Serta sarana yang efektif untuk rehabilitas dan reintegrasi bagi mereka yang menjadi tanggungan (perempuan dan anak-anak)," kata dia.

Boy mengungkapkan, saat ini Indonesia telah melakukan penguatan criminal justice response pada isu penanggulangan terorisme melalui pengesahan dan penerapan beberapa peraturan, seperti UU Nomor 5 Tahun 2018, PP Nomor 77 Tahun 2009, PP Nomor 35 Tahun 2020.

Terkini, ada Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

"Indonesia percaya bahwa keseimbangan harus dipertahankan antara pendekatan keras dan lunak. Untuk pencegahan terorisme atau pendekatan lunak perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan jangka panjang melawan terorisme," ucapnya.