Puan Tegaskan Kekuatan Pertanahan Nasional Ditentukan Prajurit TNI yang Andal

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengatakan, kekuatan pertahanan nasional membutuhkan strategi geopolitik, kekuatan alutsista, serta industri pertahanan yang ditentukan dari keunggulan sumber daya manusia (SDM).

Dalam hal ini adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang andal, cinta tanah air, setia pada pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, dan bhineka tunggal Ika sebagai rasa kebersamaan rakyat Indonesia.

“Membangun prajurit TNI Angkatan Darat (AD) yang andal perlu terus dilakukan melalui pendidikan, penugasan lapangan, maupun kegiatan khusus untuk dapat meningkatkan profesionalitas, menguasai teknologi, mampu berpikir strategis, dan berjiwa Indonesia,” ungkapnya.

Puan mengatakan itu saat memberikan kuliah umum dan pembekalan kepada Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler ke-60 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Tribun Gedung E Mabes TNI AD, Jakarta, Selasa (29/6/2021).

Dia mengatakan, DPR memperhatikan dan berkomitmen tinggi untuk terus meningkatkan kesejahteraan prajurit, yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, punya rumah, dan anak-anak prajurit bisa sekolah.

“Bagaimana prajurit bisa tenang di garda terdepan kalau keluarganya enggak sejahtera?” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Puan menyampaikan, Seskoad sebagai lembaga pendidikan pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI AD memiliki peran strategis dalam menyiapkan think tank dan pusat pemikiran strategis AD.

Menurutnya, isu nasional yang harus menjadi fokus Seskoad dalam bidang pertahanan matra darat. Pertama tentang medan perang di era disrupsi digital yang terdiri dari ancaman separatisme, terorisme, dan disintegrasi bangsa;

Kedua tentang kemampuan dan kekuatan TNI yang adaptif dalam menghadapi berkembangnya berbagai ancaman.

Lalu ketiga terkait Minimum Essential Force (MEF) pertahanan negara aspek matra darat yang akan berakhir pada 2024. Untuk itu, Seskoad harus menyiapkan konsep postur TNI AD ke depan.

Konsep tersebut harus memasukkan berbagai faktor perkembangan terakhir, baik dari aspek geopolitik, perkembangan teknologi (IT dan artificial intelligence), serta bentuk ancaman baru terhadap kedaulatan negara serta operasi militer lainnya.

Puan juga menyadari, membangun postur pertahanan militer yang ideal tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat dan seringkali berada dalam situasi yang dinamis, sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, hakikat, dan bentuk ancaman.

Perubahan juga disebabkan dinamika kepentingan dan prioritas keamanan nasional, ketersediaan sumber daya, serta kemampuan pembiayaan negara.

“Faktor dinamis tersebut menyebabkan pertahanan negara senantiasa memerlukan sebuah proses evaluasi strategis yang dilakukan secara menyeluruh,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah V tersebut.

Oleh karena itu, dia mengimbau perwira TNI AD melalui Seskoad dapat menggali berbagai strategi geopolitik, strategi diplomasi negara industri alutsista, serta kekuatan dan potensi nasional yang diperlukan untuk membangun pertahanan negara matra darat yang kuat.

Ujung tombak industri pertahanan

Dalam acara yang mengangkat tema “Pembangunan Karakter Bangsa dalam Menghadapi Arus Globalisasi” itu, Puan juga menyampaikan pentingnya menguatkan industri pertahanan dalam negeri sebagai salah satu cara memenuhi ketersediaan alat peralatan pertahanan nasional.

Menurutnya, hal itu adalah komitmen yang harus diwujudkan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Puan menjelaskan, UU tersebut dibentuk untuk mewujudkan ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan secara mandiri yang didukung kemampuan industri pertahanan nasional dan memajukan keunggulan sumber daya manusianya.

“Industri pertahanan menjadi salah satu ujung tombak dalam mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri untuk memenuhi kualitas dan kuantitas alutsista,” terangnya.

Pengembangan sistem pertahanan tersebut, lanjutnya, juga sesuai dengan karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman yang dihadapi, serta membangun detterence effect terhadap negara lain.

Puan menambahkan, negara yang memiliki industri pertahanan kuat dan maju memiliki keuntungan lebih dalam mengendalikan arah politik. Hal ini pun dianggap dapat berpengaruh terhadap hubungan diplomatik.

Menurut perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI ini, industri pertahanan nasional saat ini masih memiliki keterbatasan kapasitas produksi dan penguasaan teknologi militer.

Oleh karena itu, pembangunan industri pertahanan nasional diperlukan strategi diplomasi yang kuat, terutama dengan negara-negara yang lebih dulu unggul di bidang teknologi militer.

Meski demikian, alumni Fakultas Ilmu Politik Universitas Indonesia tersebut menegaskan, diplomasi Indonesia harus teguh pada prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif.

“Kita berhak menentukan arah kebijakan, sikap, kedaulatan, dan tidak dapat dipengaruhi kebijakan politik luar negeri negara lain,” tegas Puan.