Salin Artikel

Wapres: Komponen Terwujudnya Ekonomi Syariah adalah Peningkatan SDM

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, salah satu komponen terwujudnya ekonomi syariah yakni peningkatan sumber daya manusia (SDM). Hal itu sebagaimana tercantum dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.

"Salah satu komponen terwujudnya perkembangan ekonomi syariah adalah peningkatan kuantitas dan kualitas SDM ekonomi syariah," kata Ma'ruf, dalam acara peluncuran buku Teks Ekonomi Syariah dan buku Panduan Magang atau Praktik Kerja di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah, secara daring, Selasa (29/6/2021).

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM harus dilakukan di lembaga pendidikan, lembaga sosial keagamaan maupun lembaga ekonomi dan keuangan syariah.

Sebab, kata Ma'ruf, salah satu faktor penentu terciptanya SDM berkualitas berbasis ekonomi dan keuangan syariah adalah melalui pendidikan yang didukung kurikulum dan buku teks panduan pengajaran ekonomi dan keuangan syariah yang tepat.

Materi pendidikan tersebut juga harus mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Oleh karena itu, ia berharap melalui buku Panduan Ekonomi Syariah yang diluncurkan, maka lembaga pendidikan perguruan tinggi dengan program studi ekonomi syariah diharapkan dapat melakukan studi dan riset.

Utamanya dalam rangka mendorong inovasi dan pengembangan lebih lanjut di bidang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

"Diharapkan upaya ini akan menghasilkan alumni-alumni yang memiliki pemahaman selaras dengan prinsip-prinsip dasar, implementasi, dan juga permasalahan serta solusi-solusi yang inovatif," kata dia.

Buku tersebut juga diharapkan dapat memperluas pola pikir dan kiprah sivitas akademika sehingga tidak hanya berfokus di kampus tetapi dapat bersinergi dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.

Adapun buku tersebut digagas oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan disusun oleh 10 perguruan tinggi di Indonesia.

Ke-10 universitas itu adalah Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Padjajaran, Institut Pertanian Bogor, Universitas Pendidikan Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga, UIN ar-Raniry Banda Aceh, Universitas Islam Indonesia, dan Institut Agama Islam Tazkia.

"Diharapkan buku ini dapat menjadi acuan pengajaran dan pendidikan bagi seluruh perguruan tinggi program S1 Ekonomi Syariah di seluruh Indonesia," ucap dia.

Ma'ruf menekankan, ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang diharapkan dapat menjadi arus baru perekonomian untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/29/13332211/wapres-komponen-terwujudnya-ekonomi-syariah-adalah-peningkatan-sdm

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke