Pemerintah Dapat Opini WTP dari BPK, Jokowi: Capaian Baik di Tahun Berat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku bersyukur atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020.

Predikat tersebut, kata dia, merupakan capaian yang baik di tengah tahun yang berat akibat pandemi Covid-19.

Hal itu Jokowi sampaikan dalam acara Penyampaian LHP LHKPP dan IHPS II serta Penyerahan LHP Semester II Tahun 2020 yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/6/2021).

"Alhamdulilah opininya adalah wajar tanpa pengecualian. WTP merupakan pencapaian yang baik di tengah tahun yang berat," kata Jokowi.

Predikat WTP tahun 2020 merupakan yang kelima diraih pemerintah secara berturut-turut sejak tahun 2016.

Meski demikian, Jokowi menyebut, WTP bukan tujuan akhir. Ia mengatakan, tujuan akhir pemerintah mempergunakan uang rakyat sebaik-baiknya dan dikelola secara trasnparan serta akuntabel.

"Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat," ujarnya.

Jokowi mengaku, sejak awal pandemi pihaknya telah menempuh langkah-langkah luar biasa atau extraordinary. Misalnya, melakukan refocusing dan realokasi anggaran di seluruh jenjang pemerintahan, hingga memberi ruang relaksasi defisit APBN.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berhasil meningkatkan belanja kesehatan dan menjaga ekonomi Tanah Air dari berbagai tekanan.

Pada kuartal II tahun 2020 ekonomi Indonesia memang anjlok hingga minus 5,32 persen. Namun, kondisi tersebut terus membaik hingga pada kuartal I tahun 2021 ekonomi berada di minus 0,74 persen.

Jokowi mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir hingga saat ini. Oleh karenanya, langkah-langkah extraordinary masih dibutuhkan.

Ia pun memerintahkan jajarannya untuk merespons situasi dengan kebijakan yang cepat, tepat, dan selaras di seluruh lembaga, dari pemerintah pusat hingga ke daerah.

Jokowi menambahkan, ke depan jajarannya akan sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan APBN.

"Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumbwr pembiayaan yang aman, dilaksanakan secara responsif, mendukung kebijakan counter technical dan akselerasi pemulihan ekonomi, dikelola secara hati-hati, kredibel, dan terukur," katanya.

Sebelumnya diberitakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, opini tersebut menunjukkan LKPP tahun 2020 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BPK sudah melakukan pemeriksaan atas 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Begitupun pemeriksaan pada tingkat Kuasa Pengguna Anggaran BUN dan badan usaha operator belanja subsidi.