Salin Artikel

Pemerintah Dapat Opini WTP dari BPK, Jokowi: Capaian Baik di Tahun Berat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku bersyukur atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020.

Predikat tersebut, kata dia, merupakan capaian yang baik di tengah tahun yang berat akibat pandemi Covid-19.

Hal itu Jokowi sampaikan dalam acara Penyampaian LHP LHKPP dan IHPS II serta Penyerahan LHP Semester II Tahun 2020 yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/6/2021).

"Alhamdulilah opininya adalah wajar tanpa pengecualian. WTP merupakan pencapaian yang baik di tengah tahun yang berat," kata Jokowi.

Predikat WTP tahun 2020 merupakan yang kelima diraih pemerintah secara berturut-turut sejak tahun 2016.

Meski demikian, Jokowi menyebut, WTP bukan tujuan akhir. Ia mengatakan, tujuan akhir pemerintah mempergunakan uang rakyat sebaik-baiknya dan dikelola secara trasnparan serta akuntabel.

"Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat," ujarnya.

Jokowi mengaku, sejak awal pandemi pihaknya telah menempuh langkah-langkah luar biasa atau extraordinary. Misalnya, melakukan refocusing dan realokasi anggaran di seluruh jenjang pemerintahan, hingga memberi ruang relaksasi defisit APBN.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berhasil meningkatkan belanja kesehatan dan menjaga ekonomi Tanah Air dari berbagai tekanan.

Pada kuartal II tahun 2020 ekonomi Indonesia memang anjlok hingga minus 5,32 persen. Namun, kondisi tersebut terus membaik hingga pada kuartal I tahun 2021 ekonomi berada di minus 0,74 persen.

Jokowi mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir hingga saat ini. Oleh karenanya, langkah-langkah extraordinary masih dibutuhkan.

Ia pun memerintahkan jajarannya untuk merespons situasi dengan kebijakan yang cepat, tepat, dan selaras di seluruh lembaga, dari pemerintah pusat hingga ke daerah.

Jokowi menambahkan, ke depan jajarannya akan sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan APBN.

"Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumbwr pembiayaan yang aman, dilaksanakan secara responsif, mendukung kebijakan counter technical dan akselerasi pemulihan ekonomi, dikelola secara hati-hati, kredibel, dan terukur," katanya.

Sebelumnya diberitakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, opini tersebut menunjukkan LKPP tahun 2020 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BPK sudah melakukan pemeriksaan atas 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Begitupun pemeriksaan pada tingkat Kuasa Pengguna Anggaran BUN dan badan usaha operator belanja subsidi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/25/12513871/pemerintah-dapat-opini-wtp-dari-bpk-jokowi-capaian-baik-di-tahun-berat

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Chuck Putranto Tuding JPU Potong Fakta Terkait Pengamanan CCTV

Pengacara Chuck Putranto Tuding JPU Potong Fakta Terkait Pengamanan CCTV

Nasional
Wapres Minta Empat Hal Ini Dilakukan untuk Tingkatkan Pemanfaatan Migas

Wapres Minta Empat Hal Ini Dilakukan untuk Tingkatkan Pemanfaatan Migas

Nasional
Anggota KPUD Sangihe Jelaskan Alasan Laporkan Idham Holik ke DKPP: Saya Merasa Terancam, Terintimidasi

Anggota KPUD Sangihe Jelaskan Alasan Laporkan Idham Holik ke DKPP: Saya Merasa Terancam, Terintimidasi

Nasional
Artis Verrell Bramasta Gabung PAN

Artis Verrell Bramasta Gabung PAN

Nasional
Soal Dugaan Pemalsuan Obat Praxion Penyebab Gagal Ginjal, BPOM: Perlu Investigasi Lebih Lanjut

Soal Dugaan Pemalsuan Obat Praxion Penyebab Gagal Ginjal, BPOM: Perlu Investigasi Lebih Lanjut

Nasional
Soal Pengumuman Koalisi dan Capres, PDI-P: Mudah-mudahan Juni

Soal Pengumuman Koalisi dan Capres, PDI-P: Mudah-mudahan Juni

Nasional
Risma Dicecar DPR soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat

Risma Dicecar DPR soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat

Nasional
Akhir Maret, WSBP Siap Laksanakan Pembayaran Pertama ke Kreditur

Akhir Maret, WSBP Siap Laksanakan Pembayaran Pertama ke Kreditur

Nasional
Gempa Turkiye, 1 WNI Asal Bali Ditemukan Tewas Tertimbun Reruntuhan

Gempa Turkiye, 1 WNI Asal Bali Ditemukan Tewas Tertimbun Reruntuhan

Nasional
KPK Periksa Sekda Papua Terkait Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Lukas Enembe

KPK Periksa Sekda Papua Terkait Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Lukas Enembe

Nasional
TNI Diminta Bentuk Tim Operasi Khusus Pembebasan Pilot Susi Air yang Disandera KKB

TNI Diminta Bentuk Tim Operasi Khusus Pembebasan Pilot Susi Air yang Disandera KKB

Nasional
Dalam Duplik, Pengacara Baiquni Wibowo Klaim Kejujuran Kliennya Dimanfaatkan JPU

Dalam Duplik, Pengacara Baiquni Wibowo Klaim Kejujuran Kliennya Dimanfaatkan JPU

Nasional
Rencana Revisi UU Koperasi, Teten Masduki: Supaya Penjahat Keuangan Tak Pindah ke Koperasi

Rencana Revisi UU Koperasi, Teten Masduki: Supaya Penjahat Keuangan Tak Pindah ke Koperasi

Nasional
Firli Dikritik Koleganya di KPK, Pukat UGM: Tunjukkan Selama Ini Kepemimpinan Dominan Perseorangan

Firli Dikritik Koleganya di KPK, Pukat UGM: Tunjukkan Selama Ini Kepemimpinan Dominan Perseorangan

Nasional
Mensos Ungkap Bansos Sosial-Non Alam pada 2022 Lebihi 100 Persen

Mensos Ungkap Bansos Sosial-Non Alam pada 2022 Lebihi 100 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.