Salin Artikel

Lonjakan Kasus Covid-19 di Sejumlah Daerah, Pemerintah Diminta Tunda PTM Terbatas

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR Himmatul Aliyah meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas karena peningkatan kasus Covid-19 di sejumlah daerah.

Ia juga meminta PTM terbatas dihentikan sementara pada tahun ajaran baru, Juli 2021, di daerah dengan penambahan kasus Covid-19 yang tinggi.

"Saya berharap agar uji coba PTM terbatas dihentikan sementara di provinsi-provinsi dengan penambahan kasus tertinggi. Saya juga mengharapkan pemerintah daerah di provinsi-provinsi tersebut meninjau ulang pelaksanaan PTM terbatas," kata Himmatul, dalam keterangannya, Rabu (23/6/2021).

Provinsi yang dimaksud Himmatul antara lain DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Banten, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Riau.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Senin (21/6/2021), provinsi tersebut memiliki sebaran kasus baru tertinggi.

"Memaksakan penyelenggaraan PTM terbatas saat terjadi lonjakan kasus Covid-19 dapat mengancam kesehatan dan keselamatan guru dan siswa," ucapnya.

Himmatul pun menyinggung ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SKB disebutkan, proses pembelajaran selama pandemi harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.

Menurut Himmatul, sekolah tatap muka terbatas bisa digelar di daerah zona hijau atau tidak ada penambahan kasus.

Namun, pemerintah daerah harus mempertimbangkan tingkat risiko penyebaran Covid-19 saat memutuskan pelaksanaan PTM terbatas.

Untuk itu, Himmatul mengingatkan, jika dalam perkembangannya menunjukkan tingkat risiko yang tinggi, maka pemerintah daerah harus menunda pelaksanaan PTM terbatas.

Selain itu, dia juga berharap orangtua siswa dapat bersabar jika PTM terbatas ditunda di daerahnya.

Ia menekankan, keputusan itu merupakan pilihan terbaik demi menjaga kesehatan dan keselamatan siswa.

"Saya berharap para orangtua dapat terus berperan dalam mendampingi anak-anaknya selama pembelajaran jarak jauh," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan membuka opsi PTM terbatas dilaksanakan pada tahun ajaran baru.

Namun, belakangan lonjakan kasus Covid-19 kembali terjadi. Kasus baru Covid-19 beberapa hari terakhir menembus angka 10.000 per hari.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menyebutkan, pelaksanaan PTM terbatas akan ditunda jika pemda menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Pengecualiannya adalah jika pemda setempat memberlakukan PPKM, maka PTM terbatas ditunda," kata Nadiem dalam siaran persnya, Jumat (18/6/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/23/13562811/lonjakan-kasus-covid-19-di-sejumlah-daerah-pemerintah-diminta-tunda-ptm

Terkini Lainnya

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke