KPK Setor Uang Hasil Rampasan Empat Terpidana Eks Pejabat PT Waskita Karya

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang rampasan dari empat terpidana mantan pejabat PT Waskita Karya (Persero) Tbk ke kas negara pada Rabu (23/6/2021).

Keempatnya yakni mantan Kepala Divisi Sipil/Divisi III/ Divisi II Waskita Karya periode 2008-2011 Desi Arryani dan mantan Kepala Proyek Pembangunan Kanal Timur-Paket 22 PT Waskita Karya Fathor Rachman.

Kemudian, mantan Kepala Proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir Fakih Usman serta mantan Kepala Bagian Keuangan Divisi Sipil III PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar.

Mereka merupakan terpidana dalam perkara korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada berbagai proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut, penyetoran itu dilakukan oleh Jaksa Eksekutor KPK Andry Prihandono dengan rincian Rp 13.145.542.270, Rp 3. 614.014.459, dan 22.500 dolar Amerika Serikat.

"Adapun uang yang disetorkan tersebut adalah uang rampasan dari berbagai pihak dan menjadi barang bukti dalam berkas perkara dimaksud sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 59/Pid.Sus/TPK/2020/PN. Jkt. Pst tanggal 26 April 2021," kata Ali dalam keterangan tertulis, Rabu.

"Dengan terpidana Desi Arryani, Fathor Rachman, Fakih Usman, Yuly Ariandi Siregar," imbuh dia.

Selain itu, kata Ali, KPK juga melakukan penyetoran uang pengganti dari tiga terpidana dengan rincian Desi Arryani sejumlah Rp 3.415.000.000, Fathor Rachman Rp 300.000.000 dan Fakih Usman sejumlah Rp 69.100.000, 100 dolar Amerika Serikat dan 102 Ringgit Malaysia.

"KPK berkomitmen terus melakukan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi selain melalui pidana penjara badan sebagai efek jera terhadap para pelaku korupsi," ucap Ali.

Untuk diketahui, Desi Arryani dipidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsidair pidana kurungan 2 bulan.

Sementara itu, Fathor Rachman dan Fakih Usman divonis dengan 6 tahun penjara dan denda sebanyak Rp 300 juta. Sedangkan Yuly Ariandi Siregar divonis 7 tahun penjara.

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) total kerugian negara akibat proyek fiktif itu mencapai Rp 202 miliar.