Satgas Minta Angka Keterisian RS Covid-19 Ditekan untuk Kurangi Beban Tenaga Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah menekan angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rujukan Covid-19 yang belakangan melonjak drastis.

Hal ini demi meringankan beban para tenaga kesehatan (nakes) dan mencegah kolapsnya rumah sakit.

"Agar beban dapat terbagi dan rumah sakit tidak kewalahan menangani pasien," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, melalui keterangan tertulis, Selasa (22/6/2021).

Wiku meminta seluruh daerah meningkatkan kualitas penanganan pasien Covid-19 pada setiap fasilitas layanan kesehatan.

Berdasarkan rekomendasi lima organisasi profesi kedokteran yakni Perdatin, PDPI, PAPDI, IDAI, dan PERKI, disarankan agar daerah menerapkan strategi early over treatment.

Melalui strategi tersebut, pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit dan kondisinya sudah menunjukkan perbaikan dapat segera dirujuk melanjutkan isolasi mandiri di rumah.

Hal ini guna meningkatkan kapasitas rumah sakit sehingga RS mampu menampung pasien Covid-19 dengan gejala sedang-berat lainnya.

“Dapat juga dilakukan konversi tempat tidur rumah sakit atau menyediakan fasilitas isolasi terpusat di masing-masing wilayah," ujar Wiku.

Wiku mengatakan, selama lima pekan terakhir kasus baru Covid-19 selalu lebih tinggi dibandingkan dengan angka kesembuhan. Puncak selisih terjadi pada pekan ini dengan angka mencapai 17.391 kasus.

Dari jumlah tersebut, terdapat enam provinsi yang mencatatkan selisih tertinggi antara penambahan kasus Covid-19 dengan kesembuhan, seluruhnya berasal dari Pulau Jawa.

Keenam provinsi tersebut yakni DKI Jakarta (selisih 13.032 kasus), Jawa Tengah (selisih 7.171 kasus), Jawa Barat (selisih 6.670 kasus), Jawa Timur (selisih 2.239 kasus), DI Yogyakarta (selisih 2.131 kasus), dan Banten (selisih 878 kasus).

Wiku pun meminta seluruh kepala daerah memberikan perhatian serius terhadap tingginya angka penambahan kasus Covid-19.

Pemerintah daerah diminta mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat seperti kapasitas kantor, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat makan, tempat wisata, serta fasilitas umum lainnya yang berpotensi menjadi titik penularan virus corona.

"Apabila seluruh provinsi-provinsi ini mampu menurunkan penambahan kasus positif dan meningkatkan kesembuhan, maka dapat mendongkrak angka kesembuhan di tingkat nasional pula,” kata Wiku.