Salin Artikel

Kiprah Politik Jokowi yang Hari Ini Berusia 60 Tahun...

JAKARTA, KOMPAS.com - Tepat hari ini, 21 Juni 2021, Joko Widodo atau Jokowi berulang tahun yang ke-60. Pada usia tersebut Jokowi telah menorehkan karier politik yang terbilang cemerlang.

Karier politiknya dimulai dengan menjadi Wali Kota Surakarta pada 2005. Saat itu Jokowi berusia 44 tahun.

Ia menjabat sebagai wali kota Solo selama dua periode sejak 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012 dengan didampingi FX Hadi Rudyatmo sebagai wakil wali kota.

Dua tahun menjalani periode keduanya menjadi wali kota Solo, Jokowi ditunjuk oleh partainya, PDI Perjuangan untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

Jokowi-Ahok menang dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Keduanya menyingkirkan empat pasangan calon lainnya. Ia bersama Ahok memimpin Jakarta selama dua tahun.

Nama Jokowi kian populer saat menjabat sebagai gubernur DKI. Sejumlah survei menyebut mantan Wali Kota Solo itu sosok paling kuat untuk maju sebagai calon presiden 2014.

Pada awalnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyatakan bahwa ia tidak akan mengumumkan calon presiden dari PDI Perjuangan sampai setelah pemilihan umum legislatif 9 April 2014.

Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Jokowi menerima mandat dari Megawati untuk maju sebagai calon presiden dan ia berhasil memenangkan pemilihan presiden 2014.

Jokowi terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Pemilu Presiden 2019.

Wali kota Solo

Pada 2005, saat usia Jokowi menginjak 44 tahun, ia terpilih menjadi wali kota Solo yang sekaligus titik awal berkiprah sebagai seorang eksekutif. Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Saat itu, Jokowi berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan persentase suara sebesar 36,62 persen. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan. 

Mulai dari Batik Solo Trans diperkenalkan, berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan, dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional.

Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang tanpa kekerasan. Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010, ia terpilih lagi sebagai wali kota Surakarta dengan suara melebihi 90 persen.

Kemudian, pada 2012, ia dicalonkan oleh PDI-P sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Belum usai masa kepemimpinannya pada periode kedua di Solo, Jokowi memutuskan untuk mengikuti perhelatan politik yang lebih besar.

Jokowi maju saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Saat itu usianya 51 tahun.

Jokowi berpasangan dengan Ahok sebagai wakilnya di Pilkada DKI Jakarta. Keduanya diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Jokowi-Ahok menang dalam pilkada dengan menyingkirkan empat pasangan calon lainnya.

Di awal menjabat, ia mendahulukan program bantuan sosial melalui Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar, dan setelah mendapat kendali atas APBD, menjalankan pembenahan saluran air di DKI Jakarta melalui program JEDI.

Beberapa program transportasi warisan pemerintahan sebelumnya seperti 6enam ruas Tol dan Monorel terhambat.

Sebaliknya, ia berkonsentrasi kepada transportasi massal MRT Jakarta, penambahan armada Transjakarta, dan peremajaan bus kecil.

Ia juga mengupayakan pengambilalihan pengelolaan Sumber Daya Air melalui akuisisi Aetra dan Palyja. Ia berperan dalam mengurangi diskriminasi dan nepotisme dalam jenjang karier Pegawai Negeri Sipil di DKI Jakarta melalui penerapan lelang jabatan.

Sebagai salah satu dampaknya adalah terpilihnya pejabat dari kalangan minoritas yang mendapat penolakan masyarakat. Misalnya, dalam kasus Lurah Susan. Jokowi menyatakan dukungan bagi Lurah Susan.

Popularitas Jokowi kian melejit berkat program "blusukan" untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung. 

Tak lama menjabat sebagai Gubernur DKI, Jokowi memutuskan maju sebagai calon presiden. Tepatnya pada 2014, suami Iriana ini diusung PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk bertarung pada Pilpres 2014, berpasangan dengan Jusuf Kalla.


Presiden RI 2014-2024

Jokowi resmi menjabat presiden pada 20 Oktober 2014, setelah berhasil memenangi Pilpres 2014 bersama wakilnya, Jusuf Kalla. Saat itu usianya menginjak 53 tahun. 

Pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas di masa kepemimpinannya yang pertama.

Pembangunan yang dilakukan secara merata hingga ke daerah terluar Indonesia ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam sektor ini dibandingkan negara-negara lain.

Selain itu ia membuat program terobosan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Upaya ini, oleh partai oposisi dianggap untuk meredam sementara kenaikan harga BBM.

Jokowi dikritik karena meluncurkan program yang tidak memiliki payung hukum dan melanggar tertib anggaran.

Namun, hal ini dibantah oleh Jusuf Kalla, dengan argumen bahwa program kartu tersebut sebenarnya kelanjutan dari program yang sudah ada sehingga anggarannya pun mengikuti program tersebut.

Pada Pilpres 2019, ketika Jokowi berusia 58 tahun, ia kembali maju sebagai presiden dan berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin. Dia pun menang dan mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Di masa jabatannya yang kedua, Joko Widodo mengalihkan fokus pemerintahan pada pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Hal ini agar Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lainnya di dunia.

Program pembangunan infrastruktur pun gencar dan masih terus dilanjutkan dalam masa kepemimpinannya. 

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/21/14063881/kiprah-politik-jokowi-yang-hari-ini-berusia-60-tahun

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Nasional
Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Nasional
Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Nasional
Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Nasional
Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke