Menteri PPPA: Salah Satu Akar Masalah Kekerasan Perempuan dan Anak adalah Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, masalah ekonomi merupakan salah satu akar dari persoalan kekerasan yang dialami perempuan dan anak.

Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan adalah hulu untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Hal itu disampaikan Bintang saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PPPA dengan tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak” yang berlangsung di Bali pada 16 – 17 Juni secara offline dan online.

"Pemberdayaan perempuan secara ekonomi melalui kewirausahaan adalah hulunya. Dari berbagai kasus yang terjadi dan evaluasi yang dilakukan, ketidakberdayaan perempuan secara ekonomi menjadi salah satu akar masalah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak," kata Bintang.

Selain itu, masalah ekonomi juga menciptakan persoalan sosial lain, seperti perdagangan orang, perkawinan anak, dan pekerja anak.

Oleh karena itu, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki perhatian yang sangat besar pada upaya penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Setidaknya, Presiden Jokowi menyampaikan tiga hal yang harus dilakukan.

Ketiga hal tersebut adalah prioritas aksi pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan keluarga, sekolah dan masyarakat; perbaikan sistem pelaporan dan layanan pengaduan kekerasan terhadap anak; serta reformasi manajemen kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan secara cepat, terintegrasi, dan komprehensif.

Adapun salah satu cara untuk mewujudkan arahan tersebut dalam menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak adalah dengan membentuk model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (RPPA) yang bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Desa RPPPA tersebut sudah dideklarasikan pada November 2020 yang pembentukannya didasari oleh sebagian besar perempuan dan anak bertempat tinggal di desa.

"Hadirnya model Desa RPPA ini diharapkan dapat menjadi contoh pembangunan yang berbasis pemenuhan hak perempuan dan anak secara riil dan terintegrasi di tingkat pemerintahan yang paling bawah di tingkat desa," kata dia.

Bintang juga berharap Desa RPPA dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh perempuan dan anak.

Adapun rakornas tersebut diselenggarakan untuk lebih memperkuat koordinasi, integrasi, serta sinergi pusat dan daerah dalam membangun kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan dan perlindungan khusus anak.

Termasuk memastikan anak dapat tumbuh berkembang secara optimal dan terlindungi dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.