Salin Artikel

Jokowi Panggil Anies hingga Kapolda ke Istana, Minta DKI Tekan Kenaikan Kasus Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memanggil jajaran pemprov DKI Jakarta ke Istana Negara, Selasa (15/6/2021).

Mereka terdiri dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Pangdam JayaMayjen TNI Mulyo Aji, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran para wali kota serta kapolres se-DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi usai pertemuan pada Selasa.

"Hari ini kami diarahkan oleh Presiden bahwasanya peningkatan Covid-19 di Jakarta ini sangat meningkat signifikan. Dan beliau meminta kepada pemda khususnya DKI Jakarta karena sudah masuknya virus dari India," ujar Prasetyo kepada wartawan.

"Jadi Presiden minta kepada kita sebagai perangkat pemda untuk menekan (lonjakan kasus Covid-19)," lanjutnya.

Selain itu, Presiden juga meminta agar jajaran pemprov DKI Jakarta harus lebih banyak melakukan penanganan di lapangan.

Salah satunya dengan mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 serta mendisiplinkan pemakaian masker di kalangan masyarakat.

"Jadi penekanan-penekanan itu yang harus dilakukan pemda supaya dapat menangani Jakarta yang terimbas dari Idul Fitri kemarin dampaknya sekarang," tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa kasus aktif di DKI Jakarta meningkat 50 persen dalam waktu sepekan.

Pada hari Minggu (6/6/2021) lalu, Jakarta mencatatkan 11.500 kasus aktif. Dalam seminggu, kasus aktif melonjak tajam hingga menyentuh angka 17.400.

Dalam lima hari terakhir, penambahan kasus harian bahkan melebihi angka 2.000 kasus per hari dan trennya selalu meningkat.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/15/13380781/jokowi-panggil-anies-hingga-kapolda-ke-istana-minta-dki-tekan-kenaikan-kasus

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke