Salin Artikel

Pengamat: Jika Berkehendak, Jokowi Bisa Angkat Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai, Presiden Joko Widodo dapat mengangkat pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Sebab, kata Feri, presiden berwenang untuk mengangkat, memindahkan, bahkan memberhentikan ASN.

"Jika presiden menghendaki, maka pegawai KPK dengan mudah dapat dialihstatuskan menjadi PNS, tanpa perlu sesuai kehendak pimpinan KPK sama sekali," kata Feri kepada Kompas.com, Kamis (3/5/2021).

Kewenangan presiden untuk mengendalikan ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3 ayat (1) mengatur, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

Kemudian, berdasarkan Pasal 3 ayat (2), presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada sejumlah pihak seperti menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati dan wali kota.

Oleh karenanya, menurut Feri, jika menghendaki, presiden sangat mungkin mengangkat seluruh pegawai KPK menjadi ASN sekalipun pegawai tersebut tak lolos TWK.

"Presiden merancang dirinya untuk dapat mengendalikan seluruh ASN yang ada, namun dalam konteks pegawai KPK ternyata presiden tidak mengambil tindakan yang nyata," ujarnya.

Presiden pun dinilai sedari awal bertanggung jawab dalam proses alih status pegawai KPK. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatannya dalam merevisi UU KPK bersama DPR.

Meskipun perubahan UU KPK merupakan usulan DPR, tetapi, tanpa persetujuan presiden mustahil sebuah rancangan UU dapat dibahas lebih lanjut.

Feri menyebut, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 atau UU KPK merupakan rencana bersama presiden dan DPR untuk mengalihstatuskan pegawai KPK menjadi ASN.

"Jadi apabila ditanyakan siapakah yang paling bertanggung jawab dalam mengangkat dan memberhentikan pegawai KPK atau alih status pegawai KPK menjadi ASN? Jawabnya satu, Presiden Joko Widodo," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, 51 dari 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK diberhentikan karena dinilai tidak bisa mengikuti pelatihan dan pembinaan lanjutan.

Hanya ada 24 pegawai yang dinilai layak mengikuti pelatihan dan pendidikan wawasan kebangsaan. Setelah mengikuti pelatihan lanjutan, 24 pegawai itu dapat diangkat menjadi ASN.

Sementara, sebanyak 1.271 pegawai KPK yang lolos TWK telah dilantik sebagai ASN pada Selasa (1/6/2021) kemarin.

Adapun Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan, hasil TWK tidak serta-merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan para pegawai yang tidak lolos tes. Seharusnya, hasil tes menjadi masukan untuk memperbaiki KPK.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/03/11243371/pengamat-jika-berkehendak-jokowi-bisa-angkat-pegawai-kpk-yang-tak-lolos-twk

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korlantas Cek Jalur Pantura Terkait Persiapan Mudik Lebaran 2023

Korlantas Cek Jalur Pantura Terkait Persiapan Mudik Lebaran 2023

Nasional
Tanggal 9 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Potensi Korupsi Politik Jelang Pemilu, Pemerintah-DPR Dinilai Belum Maksimal Tutup Celah

Potensi Korupsi Politik Jelang Pemilu, Pemerintah-DPR Dinilai Belum Maksimal Tutup Celah

Nasional
Izinkan Menteri Kompetisi Politik, Jokowi Dinilai Tutup Mata soal Konflik Kepentingan

Izinkan Menteri Kompetisi Politik, Jokowi Dinilai Tutup Mata soal Konflik Kepentingan

Nasional
Kubu Bharada E Tegaskan Penembakan Brigadir J Perintah Ferdy Sambo, Bukan Permintaan

Kubu Bharada E Tegaskan Penembakan Brigadir J Perintah Ferdy Sambo, Bukan Permintaan

Nasional
Ditanya soal 'Rezeki Entah dari Mana', Calon Hakim Ad Hoc HAM AKBP Harnoto: Saya Tak Bisa Menjawab

Ditanya soal "Rezeki Entah dari Mana", Calon Hakim Ad Hoc HAM AKBP Harnoto: Saya Tak Bisa Menjawab

Nasional
Kubu Bharada E Sebut JPU Masih Anut Paham Usang dalam Tuntutan

Kubu Bharada E Sebut JPU Masih Anut Paham Usang dalam Tuntutan

Nasional
Sekjen Gerindra: Prabowo Kesampingkan Egonya demi Jaga Persatuan Bangsa

Sekjen Gerindra: Prabowo Kesampingkan Egonya demi Jaga Persatuan Bangsa

Nasional
Pertama Kali ke Jembrana, Jokowi: Terima Kasih atas Sambutan Masyarakat

Pertama Kali ke Jembrana, Jokowi: Terima Kasih atas Sambutan Masyarakat

Nasional
Nasdem: Surya Paloh Sudah Bertemu AHY Sebelum ke Golkar

Nasdem: Surya Paloh Sudah Bertemu AHY Sebelum ke Golkar

Nasional
UPDATE 2 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,62 Persen

UPDATE 2 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,62 Persen

Nasional
Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan dengan AHY, Salah Satunya Pertemuan Surya Paloh dengan Golkar

Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan dengan AHY, Salah Satunya Pertemuan Surya Paloh dengan Golkar

Nasional
Nasdem Sebut Bakal Koalisi Perubahan Beri Kejutan Pekan Depan

Nasdem Sebut Bakal Koalisi Perubahan Beri Kejutan Pekan Depan

Nasional
Relawan Anies Bikin KIB Tandingan, Sindir KIB PAN-PPP-Golkar Tidak Jelas

Relawan Anies Bikin KIB Tandingan, Sindir KIB PAN-PPP-Golkar Tidak Jelas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Janji Firli ke Lukas Enembe Jadi Peringatan untuk Hindari Kerja 'One Man Show'

Wakil Ketua KPK Sebut Janji Firli ke Lukas Enembe Jadi Peringatan untuk Hindari Kerja "One Man Show"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.