Ini Nama-nama Pegawai KPK yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

Sebanyak 75 pegawai dari 1.349 pegawai KPK yang mengikuti TWK tersebut dinyatakan tidak lolos.

Dari 75 pegawai yang tak lolos itu, 51 di antaranya diberhentikan karena mendapat penilaian merah dan 24 pegawai akan dibina kembali.

Berdasarkan sumber Kompas.com, berikut daftar nama-nama pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan:

1. Sujanarko
2. Ambarita Damanik
3. Arien Winiasih
4. Chandra Sulistio Reksoprodjo
5. Hotman Tambunan

6. Giri Suprapdiono
7. Harun Al Rasyid
8. Iguh Sipurba
9. Herry Muryanto
10. Arba'a Achmadin Yudho Sulistyo

11. Faisal Djabbar
12. Herbert Nababan
13. Afief Yulian Miftach
14. Budi Agung Nugroho
15. Novel Baswedan

16. Novariza
17. Budi Sokmo Wibowo
18. Sugeng Basuki
19. Agtaria Adriana
20. Aulia Postiera

21. Praswad Nugraha
22. March Falentino
23. Marina Febriana
24. Yudi Purnomo
25. Yulia Anastasia Fu'ada

26. Andre Dedy Nainggolan
27. Ahmad Fajar
28. Airien Marttanti Koesniar
29. Juliandi Tigor Simanjuntak
30. Nurul Huda Suparman

31. Rasamala Aritonang
32. Andi Abdul Rachman Rachim
33. Nanang Priyono
34. Qurotul Aini
35. Hasan

36. Rizki Bayhaqi
37. Rizka Anungnata
38. Candra Septina
39. Waldy Gagantika
40. Abdan Syakuro

41. Ronald Paul
42. Panji Prianggoro
43. Damas Widyatmoko
44. Rahmat Reza Masri
45. Benydictus Siumlala Martin Sumarno

46. Adi Prasetyo
47. Ita Khoiriyah
48. Tri Artining Putri
49. Christie Afriani
50. Rieswin Rachwell

51. Samuel Fajar Hotmangara Tua Siahaan
52. Wisnu Raditya Ferdian
53. Teuku Rully

Adapun 22 pegawai KPK lain yang tidak lolos TWK tersebut tidak ditampilkan namanya demi alasan keamanan.

Kompas.com telah berupaya mengonfirmasi nama-nama tersebut kepada pimpinan KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, tetapi belum mendapat balasan.

Juru Bicara KPK Ali Fikri juga telah dihubungi, tetapi tidak ada jawaban.

Sebelumnya, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko menuturkan bahwa sejak awal, asesmen TWK tidak digunakan untuk memberhentikan pegawai.

Tes tersebut seharusnya digunakan untuk pemetaan pegawai atau mapping.

"Setiap sosialisasi ke pegawai, bahkan di rapat-rapat dengan struktural itu, asesmen itu hanya digunakan untuk mapping. Kedua, rapat-rapat selama ini terkait rencana pembuatan peraturan KPK tentang asesmen itu tidak ada unsur asesmen yang digunakan untuk nonaktif," kata Sujanarko dalam tayangan Youtube Haris Azhar berjudul "Eksklusif!! Pegawai Senior Tantang Pimpinan KPK", Selasa (11/5/2021).

Sujanarko mengatakan bahwa laporan dari wadah pegawai KPK juga menganggap asesmen tidak perlu dilakukan untuk mengalihkan status pegawai KPK menjadi ASN.

Namun, yang terjadi selanjutnya adalah asesmen tersebut dispekulasikan mengancam keberadaan 75 pegawai KPK yang tak lolos.

"Ini kan aneh banget. Pengguna KPK Pak Presiden, pengguna KPK itu DPR, pengguna KPK yaitu MK. Semua stakeholder itu rela dan setuju tidak perlu ada asesmen. Dari pegawai KPK menjadi ASN," nilai dia.

Klaim tak berniat singkirkan siapa pun

Usai melantik pegawai KPK, dalam konferensi persnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengeklaim bahwa pengadaan TWK tidak pernah dimaksudkan oleh pimpinan KPK untuk menyingkirkan pihak-pihak tertentu.

"Jadi tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapa pun. Kami, pimpinan tidak ada satu pun niat untuk menyingkirkan seseorang, tetapi hasil TWK adalah hasil sendiri, 1.274 orang lho yang lolos," kata Firli.

Menurut dia, seluruh mekanisme pelaksanaan TWK yang dijalani oleh 1.351 pegawai KPK memiliki standar yang sama.

"Kalau boleh saya katakan, semua dilakukan sesuai kriteria, sesuai syarat, mekanisme, dan prosedur. Hasil akhir memang ada yang memenuhi dan tidak," kata dia.