PGI: Kami Menentang Semua Upaya Pelemahan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menentang segala upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk dalam polemik penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Terhadap semua upaya pelemahan KPK, PGI selalu mengambil posisi untuk menentang pelemahan dimaksud," kata Sekretaris Umum PGI Jacky Manuputty, dalam keterangannya, dikutip dari laman PGI, Minggu (30/5/2021).

Jacky menilai, ada indikasi ketidakadilan terkait penonaktifan 75 pegawai KPK. Sebab, pelaksanaan TWK telah menimbulkan stigma radikalisme dan sektarianisme terhadap pegawai yang tidak lolos tes.

"Pada posisi ini PGI harus bicara secara kritis sehingga aspek keadilan yang harus dijunjung tidak dikuburkan di bawah stigma talibanisme yang menerpa KPK," ucapnya.

Jacky menegaskan, PGI menolak radikalisme dan sektarianisme. Namun, kata Jacky, perlu diwaspadai dan dikritisi, apabila isu radikalisme dan sektarianisme menjadi alat untuk menyingkirkan individu atau kelompok tertentu.

"PGI selama ini menolak radikalisme dan sektarianisme, dan bila itu ada di KPK haruslah pula ditolak," tutur dia.

"Sekalipun demikian, patut pula diwaspadai, dikritisi, dan ditolak, bila radikalisme dan sektarianisme digunakan sebagai tongkat pemukul penguasa," kata Jacky.

Oleh sebab itu, Jacky meminta pimpinan KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka hasil TWK. Menurutnya, transparansi tersebut penting untuk menghentikan polemik yang berkembang.

Jacky berpendapat, jika tidak tidak ada keterbukaan, TWK terkesan menjadi upaya penyematan stigma tertentu kepada para pegawai yang tak lolos. Hal ini kemudian berdampak tidak hanya terhadap pegawai KPK, tapi juga keluarganya.

"Status ini akan menyematkan stigma yang secara merata dipikul oleh keluarga masing-masing orang, yang mana sudah terjadi bagi keluarga salah satu staf yang dalam pertemuan dengan PGI mengisahkan bagaimana keluarganya terdampak persoalan ini," ujar Jacky.

Narasi radikalisasi

Polemik pegawai KPK yang tak lolos TWK dinilai berpotensi menguatkan kembali narasi soal radikalisasi dan Taliban di lembaga antirasuah itu.

Pengurus Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Abdullah Darraz, tak memungkiri adanya tudingan negatif terhadap pegawai yang tidak lolos tes.

Ia menilai, narasi radikalisme atau Taliban kembali menguat karena indikator dan ukuran dalam TWK yang tidak jelas.

Darraz berpandangan, narasi negatif tersebut merupakan bagian dari upaya pelemahan KPK. Pegawai yang selama ini dianggap kritis coba disingkirkan melalui TWK dan dicap radikal.

“Masalahnya mereka yang dianggap tidak lulus TWK dan dituding tidak cakap dalam wawasan kebangsaan tanpa bukti yang jelas dan meyakinkan. Mereka yang selama ini mengkritik pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan KPK,” ujar Darraz, saat dihubungi, Kamis (27/5/2021).

Narasi Taliban dan radikalisme ini sempat ramai di media sosial saat polemik revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Analis media sosial dan digital Universitas Islam Indonesia (UII) Ismail Fahmi menyebut isu tersebut diembuskan secara sistematis pada 7 September hingga 13 September 2019.

Fahmi menyebut kelompok pendukung revisi UU KPK menggunakan narasi lembaga antikorupsi itu dipenuhi dengan orang-orang yang berpaham radikal.

Kemudian, kelompok penolak revisi UU KPK menegaskan tidak ada radikalisme di internal KPK. Isu radikalisme ini juga sudah dibantah oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Alexander Marwata.