Salin Artikel

MAKI: Tidak Ada Jalan Lain, Segera Aktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak pimpinan KPK segera mengaktifkan kembali 75 pegawai yang dibebastugaskan karena tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Tes tersebut merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Harapan saya langsung diaktifkan hari ini, karena tidak ada dasar hukumnya penonaktifan," ujar Boyamin saat dihubungi Kompas.com, Selasa (25/5/2021).

Adapun, pimpinan KPK, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang membahas tindak lanjut atas polemik TWK tersebut.

Boyamin menegaskan, tidak ada pilihan lain selain mengembalikan tugas dan tanggung jawab para pegawai.

Sebab hal itu sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan judicial review Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Karena putusan MK menyatakan tidak boleh merugikan pegawai KPK (dalam alih status kepegawaian), Presiden juga menyatakan sama yakni mendasarkan putusan MK, jadinya satu-satunya harapan ya mereka kembali diaktifkan," tutur Boyamin.

Selain itu Boyamin juga meminta agar 75 pegawai langsung ditetapkan statusnya kepegawaiannya sebagai ASN.

"Segera diproses menjadi ASN baik dengan pendidikan wawasan kebangsaan sebelum atau setelahnya. Itu kan hanya urusan teknis," pungkas dia.

Adapun Presiden Jokowi telah bersikap atas polemik penyelenggaraan TWK terhadap pegawai KPK.

Dalam pernyataannya, Senin (17/5/2021), Jokowi meminta hasil asesmen TWK tidak digunakan sebagai dasar pemberhentian pegawai KPK.

Kemudian, Jokowi menyepakati pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan judicial review Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

MK menyatakan alih fungsi status kepegawaian mesti dilakukan tanpa syarat apa pun dan tidak merugikan hak pegawai KPK.

Jokowi juga meminta Kemenpan RB, BKN dan Pimpinan KPK segera menyelesaikan permasalahn tersebut.

Kendati demikian, SK pimpinan KPK yang menonaktifkan pegawai yang tak memenuhi syarat TWK belum dicabut.

Ketua KPK Firli Bahuri akan menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan lembaga terkait mengenai nasib 75 pegawai yang tidak lolos TWK.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/25/15513691/maki-tidak-ada-jalan-lain-segera-aktifkan-75-pegawai-kpk-yang-tak-lolos-twk

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Nasional
Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Nasional
BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

Nasional
KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

Nasional
Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Nasional
BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

Nasional
Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Nasional
KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

Nasional
Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Nasional
Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Nasional
Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Nasional
Kejagung Sebut Oknum Jaksa di Kejati Jateng Akan Dipidana jika Terbukti Lakukan Pemerasan

Kejagung Sebut Oknum Jaksa di Kejati Jateng Akan Dipidana jika Terbukti Lakukan Pemerasan

Nasional
Merasa Dicurangi, PRIMA Minta KPU Diaudit

Merasa Dicurangi, PRIMA Minta KPU Diaudit

Nasional
Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air

Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air

Nasional
Wapres: Deradikalisasi Harus Terus Dievaluasi

Wapres: Deradikalisasi Harus Terus Dievaluasi

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.