Kemenkominfo Duga 279 Juta Data Penduduk yang Bocor Identik dengan Data BPJS Kesehatan

JAKARATA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan hasil penelurusan pihaknya terkait dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indoensia.

Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi menemukan dugaan bahwa sampel data yang beredar merupakan data dari BPJS Kesehatan.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan," kata Dedy dalam laman resmi Kemenkominfo, Jumat (21/5/2021).

Dedy menjelaskan dugaan tersebut diketahui melalui struktur dalam data tersebut.

Ia menyebut, ada kesamaan strukur seperti nomor kartu, kode kantor, data keluarga/data tanggungan, hingga status pembayaran terkait BPJS Kesehatan.

"Hal tersebut didasarkan pada struktur data yang terdiri dari Noka atau Nomor Kartu, Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan," ucapnya.

Menurut Dedy, sampel yang ditemukan pihak Kemenkominfo tidak sama seperti klaim penjual.

Kemenkominfo menemukan 100.002 sampel data dari hasil penelusurannya.

"Data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti klaim penjual, namun berjumlah 100.002 data," ujarnya.

Pihak Kemenkominfo pun telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk mencegah penyebaran kebocoran data tersebut.

Dedy mengatakan, pihaknya telah memutus akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut.

"Melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran data lebih luas dengan mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, beredar kabar soal dugaan kebocoran data pribadi yang diklaim berasal dari 279 juta penduduk di Indonesia yang dijual di situs surface web Raid Forum.

Situs tersebut dapat diakses siapa saja dengan mudah karena bukan merupakan situs gelap atau situs rahasia (deep web). Ratusan data itu dijual oleh seorang anggota forum dengan akun "Kotz".

Dalam keterangannya, Kotz menuturkan bahwa data tersebut berisi NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat, dan gaji. Data itu termasuk data penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia.