Salin Artikel

Lonjakan Kasus Covid-19 di 5 Provinsi, Epidemiolog: Alarm Serius, Tak Boleh Diabaikan

"Apa yang terjadi di Indonesia, peningkatan ini benar-benar sinyal serius, benar-benar alarm yang tidak boleh diabaikan karena sebetulnya ketika mengalami alarm seperti ini, situasi sebenarnya jauh lebih serius daripada yang dilaporkan," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (11/5/2021).

Dicky mengatakan, penularan Covid-19 di Indonesia sudah terjadi melalui tahap community transmition. Tahap ini, kata dia, merupakan tahap terburuk yang dikategorikan organisasi kesehatan dunia (WHO).

Sementara itu, menurut Dicky, banyak kasus Covid-19 di Indonesia yang belum bisa diidentifikasi secara maksimal sehingga upaya untuk menekan penularan Covid-19 tak terselesaikan.

"Dan itu jadi bom waktu. Bom waktu akan meledak pada satu titik waktu yang di mana terjadi titik jenuh," ujarnya.

Dicky mengibaratkan peningkatan kasus Covid-19 di 5 provinsi tersebut seperti puncak gunung es atau klaster Covid-19 yang tidak terindikasi selama berbulan-bulan.

Lalu, gunung es tersebut mulai mengarah pada kelompok rentan seperti lansia sehingga mulai terlihat lonjakan kasus yang cukup tajam.

"Ini lah cikal bakal yang disebut dengan potensi ledakan kasus seperti India itu," ucapnya.

Oleh karena itu, Dicky mengingatkan, terjadinya lonjakan kasus Covid-19 bergantung pada respons masyarakat terhadap peningkatan kasus Covid-19 di 5 provinsi dan di berbagai negara.

Lebih lanjut, untuk mengantisipasi lonjakan kasus, Dicky meminta pemerintah memperketat pintu masuk ke Indonesia, memperkuat 3 T yaitu pemeriksaan (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment).

Kemudian, memperkuat survelains genomik dan mempersiapkan fasilitas kesehatan di rumah sakit.

"Kita harus siap dengan skenario terburuk, opsi RS darurat, alat kesehatan, oksigen itu sudah harus disiapkan dari sekarang karena jangan sampai kita telat ketika terjadi ledakan kasus dan kita belum siap maka kematian akan begitu cepat karena covid-19 dalam hitungan yang sulit kita prediksi," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menyebut bahwa kasus Covid-19 naik di 11 provinsi.

Dari angka tersebut, 5 provinsi di antaranya mengalami peningkatan yang cukup tajam.

"Dari 30 provinsi yang melaksanakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) mikro, 11 provinsi mengalami tambahan konfirmasi harian dengan 5 provinsi yang meningkat cukup tajam," kata Airlangga usai rapat terbatas bersama presiden dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/5/2021).

Lima provinsi yang dimaksud Airlangga yakni Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Aceh dan Kalimantan Barat.

"Dan sebagian itu akibat dari datangnya pekerja migran," ujarnya.

Menurut Airlangga, kenaikan kasus Covid-19 menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate) di rumah sakit rujukan virus corona pada 7 provinsi meningkat menjadi lebih dari 50 persen.

Rinciannya yaitu Sumatera Utara 63,4 persen, Riau 59,1 persen, Kepulauan Riau 59,9 persen, Sumatera Selatan 56,6 persen, Jambi 56,2 persen, Lampung 50,8 persen, dan Kalimantan Barat 50,6 persen.

"Ini terutama kenaikan memang terjadi di Sumatera. Oleh karena itu Sumatera menjadi perhatian dari pemerintah," kata Airlangga.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/11/10360021/lonjakan-kasus-covid-19-di-5-provinsi-epidemiolog-alarm-serius-tak-boleh

Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke