Giri Supradiono Heran Tak Lolos TWK KPK padahal Pernah Raih Makarti Bhakti Nigari Award

Ia kemudian heran, karena pada Desember 2020 pernah mendapatkan penghargaan Makarti Bhakti Nigari Award 2020 dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai peserta diklat terbaik yang dilakukan bersama seluruh direktur Kementerian/Lembaga.

“Saya dapatkan Makarti (Bhakti) Nigari Award pada Desember 2020 dan Maret saya dites tidak lulus PNS. Ini kan kontradiksi yang luar biasa, sebenarnya apa yang di balik dari tes ini,” kata Giri di diskusi virtual Polemik MNC Trijaya bertajuk "Dramaturgi KPK", Sabtu (8/5/2021).

Lebih lanjut, Giri mengaku sudah pernah mengikuti tes terkait radikalisme saat mengikuti proses calon pimpinan KPK sebanyak dua kali.

Ia menjelaskan dalam proses tersebut dirinya lolos tes terkait radikalisme yang saat itu disusun tim dari TNI Angkatan Darat.

“Saya lolos sampai 19 besar dan 40 besar, dan di tahap awal ada tes radikalisme dan saya lolos dan itu dibikin oleh Angkatan Darat,” ujarnya.

Giri yang sudah mengabdi dan berkontribusi selama 16 tahun di KPK itu mempertanyakan maskud dari tujuan tes.

Ia merasa hasil dari TWK tersebut seolah memberi kesan bahwa 75 pegawai yang lolos tes tidak kompeten.

“Tapi kemudian dengan dalih tes ini, kemudian kita seakan-akan tidak kompeten, tidak memenuhi syarat. Tentu ini perlu dipertanyakan,” ujarnya.

Giri berharap Pimpinan KPK membeberkan indikator hasil penilaian 75 pegawai yang tak lolos tes kepada publik.

“Mungkin saya ingin tahu juga dibuka pada publik indikator ketidaklolosan tersebut.

Diketahui, sebanyak 75 pegawai dari 1.351 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Tes tersebut merupakan bagian dari alih status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Namun, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, pihaknya tidak pernah memecat pegawai yang tidak lolos TWK.

“Saya ingin katakan sampai hari ini KPK tidak pernah mengatakan dan menegaskan ada proses pemecatan,” kata Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Rabu (5/5/2021).

Hal senada juga disampaikan Sekjen KPK Cahya Harefa. Ia menuturkan, KPK akan menunggu penjelasan dan tindak lanjut mengenai hasil tes dari Kemenpan RB dan BKN.

"Selama belum ada penjelasan lebih lanjut dari Kemenpan RB dan BKN, KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat," kata Cahya.