Salin Artikel

Saling Bertemu, Golkar dan PKS Sepakat Jauhi Politik Identitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertemu di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta pada Kamis (29/4/2021).

Salah satu poin dari hasil pertemuan tersebut adalah kedua partai sepakat untuk menjauhi politik identitas dan mendahulukan politik kebangsaan.

"Juga dibahas tentang politik kebangsaan di mana ke depan kita akan mendahulukan politik kebangsaan dan juga diharapkan politik identitas itu akan ditinggalkan," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, seperti dikutip Tribunnews.com, Kamis.

Menurut Airlangga, hal tersebut dilakukan demi membangun kebhinekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan politik yang lebih kondusif.

Dia mengatakan, kedua partai sepakat menjauhi politik identitas dan mendahulukan politik kebangsaan untuk bisa bersama menyejahterakan masyarakat.

Di sisi lain, Airlangga mengaku bahwa partainya menghargai posisi PKS yang berada di luar pemerintahan.

Kedua partai menyatakan pentingnya saling menghargai kendati berada di jalan yang berbeda.

"Posisi per hari ini kami saling menghargai Partai Golkar di pemerintahan. Partai Keadilan Sejahtera itu berada di luar pemerintah. Sehingga kita ke depannya adalah menghargai perbedaan, namun mengutamakan persamaan," ungkap dia.

Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu berharap, persaingan politik pada Pemilu 2024 mendatang akan mengedepankan politik gagasan, bukan politik pembelahan.

Dia menerangkan, semangat politik gagasan itu yang melatarbelakangi PKS menggelar silaturahim kebangsaan dengan berbagai partai politik, termasuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada hari ini.

"Tidak kalah penting, memastikan kualitas pemilu 2024 dengan komitmen menghadirkan politik gagasan, bukan politik pembelahan. Kualitas demokrasi Indonesia harus dipastikan naik kelas menjadi demokrasi substansial, bukan sekadar demokrasi prosedural," kata Syaikhu dalam siaran pers, Kamis.

Syaikhu menambahkan, pertemuan antara PKS dan Golkar hari ini adalah bagian dari tugas partai politik dalam era demokrasi.

Ia juga menyebut, salah satu tugas partai politik itu adalah melahirkan regenerasi kepemimpinan nasional.

"Kami mengajak untuk sama-sama menjaga prinsip-prinsip negara demokrasi yang sehat. Salah satunya memastikan regenerasi kepemimpinan nasional harus tetap berjalan sesuai amanat konstitusi UUD NRI tahun 1945," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Golkar dan PKS Sepakat Jauhi Politik Identitas"

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/29/22350031/saling-bertemu-golkar-dan-pks-sepakat-jauhi-politik-identitas

Terkini Lainnya

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke