Mengingat Langkah Gus Dur Selesaikan Konflik Di Papua

Meski demikian, namanya masih terkenang hingga saat ini berkat banyak pemikirannya yang masih relevan.

Walaupun hanya menjabat kurang lebih 20 bulan sebagai Presiden, namun Gus Dur mengambil beberapa langkah dan kebijakan penting untuk bangsa ini.

Salah satu yang paling terkenang adalah upayanya untuk menyelesaikan konflik dan mendengarkan keluh kesah warga Papua.

Ubah nama Irian Jaya jadi Papua

Dua bulan setelah dilantik menjadi Presiden, Gus Dur tak membuang banyak waktu untuk mengambil langkah penyelesaian konflik keamanan di Papua.

Dalam kunjungannya ke Papua, yang saat itu masih bernama Irian Jaya, pada 30 Desember 1999 Gus Dur mengundang berbagai tokoh masyarakat Papua tak terkecuali dari pihak gerakan Papua Merdeka untuk berdiskusi.

Meski merupakan undangan terbatas, diskusi itu dihadiri oleh banyak tokoh masyarakat Papua. Pada acara diskusi tersebut, walau menjabat sebagai Kepala Negara, Gus Dur memilih tidak menggunakan penjagaan yang ketat.

“Pada 30 Desember 1999 dimulai jam 8 malam dialog dengan berbagai elemen dilakukan di gedung pertemuan gubernuran di Jayapura. Meskipun dengan cara perwakilan, tetapi banyak sekali yang datang karena penjagaan tidak ketat,” demikian dikutip dari artikel NU Online berjudul Alasan Gus Dur Ubah Nama Irian Jaya Menjadi Papua.

Gus Dur kemudian mempersilakan siapa pun yang hadir pada malam itu untuk memberikan pendapat.

Semua pendapat, baik yang mendukung kemerdekaan Papua, hingga yang memuji pemerintah didengarkan oleh Gus Dur.

Setelah mendengarkan aspirasi masyarakat Papua, Gus Dur kemudian memutuskan untuk mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua.

Alasan Gus Dur, nama Irian memiliki makna yang jelek. Sebab dalam bahasa Arab kata Irian berarti telanjang (Urryan).

Gus Dur juga beralasan bahwa dalam kebudayaan Jawa penggantian nama seorang anak dilakukan jika sang anak sakit-sakitan.

“Biasanya sih namanya Slamet. Tapi saya sekarang ganti Irian Jaya menjadi Papua,” kata Gus Dur saat itu.

Izinkan Bintang Kejora

Diambil dari buku berjudul Gus Durku, Gus Durmu, Gus Dur Kita karya Muhammad AS Hikam, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Wiranto melaporkan pada Gus Dur tentang pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) Bintang Kejora.

Gus Dur kemudian bertanya pada Wiranto, apakah dalam pengibaran tersebut, juga ada Bendera Merah Putih yang dikibarkan?

“Ada hanya satu, tinggi,” sebut Wiranto dikutip dari nu.or.id.

Gus Dur kemudian meminta Wiranto untuk membiarkan saja bendera Bintang Kejora berkibar. Gus Dur saat itu meminta Wiranto untuk menganggap bendera itu sebagai umbul-umbul.

“Pikiran Bapak yang harus berupah, apa susahnya menganggap Bintang kejora itu sebagai umbul-umbul! Sepak bola saja banyak benderanya!” tegas Gus Dur pada Wiranto.

Pada suatu kesempatan di tahun 2007 Gus Dur kemudian menceritakan alasannya tidak melarang pengibaran bendera Bintang Kejora.

“Bintang kejora bendera kultural. Kalau kita anggap sebagai bendera politik, salah kita sendiri,” kata Gus Dur.

Ingin masyarakat Papua nyaman

Gus Dur tak ragu mengambil langkah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua, meski upaya yang diambilnya itu dianggap tidak populer dan dianggap kontroversial.

Koordinator Jaringan Gusduian Indonesia Alissa Wahid pada tahun 2019 menyebut Gus Dur memilih jalan yang berbeda dalam menyelesaikan persoalan di Papua.

Alissa menjelaskan Gus Dur ingin warga Papua merasa nyaman dalam mengeskpresikan identitas kebudayaannya. Dengan begitu mereka juga akan nyaman dengan statusnya sebagai warga negara Indonesia.

“Gus Dur ingin agar warga Papua itu merasa sedemikian nyaman. Gus Dur ingin agar warga Papua itu merasa nyaman dengan benderanya. Tapi pada saat yang sama, mereka juga belajar untuk menjadi Papua sekaligus mencintai Indonesia,” jelas Alissa.

Gus Dur percaya dialog adalah pendekatan paling tepat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua.

Duduk bersama, saling menghormati dan mau mendengar pendapat masing-masing, dianggapnya lebih cocok ketimbang angkat bedil.