Salin Artikel

Dukung Pengembangan Ekonomi Syariah, Wapres Minta Perguruan Tinggi Lakukan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta perguruan tinggi mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Hal ini disampaikan Ma'ruf dalam acara webinar ekonomi syariah yang digelar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Rabu (28/4/2021).

"Perguruan tinggi dan akademisi secara konkret dapat melakukan penguatan kelembagaan pendidikan tinggi sebagai center of excellence di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah baik mikro maupun makro," kata Ma'ruf.

Ma'ruf menuturkan, perguruan tinggi dapat mengembangkan dan mengimplementasikan riset terkait ekonomi syariah.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesesuaian antara sektor pendidikan dan sektor industri.

"Kemudian bisa juga melakukan penguatan pusat riset ekonomi syariah baik di tingkat domestik maupun internasional," kata dia.

Menurut Ma'ruf, dalam menguatkan ekonomi dan keuangan syariah terdapat beberapa strategi yang difokuskan menjadi empat bidang.

Pertama, penguatan infrastruktur termasuk digitalisasi dengan strategi utama pengembangan ekosistem rantai nilai halal.

Antara lain seperti pembangunan sistem ketelusuran halal, percepatan proses sertifikasi halal, dan perluasan sistem pembayaran digital.

"Kedua, penguatan kelembagaan, seperti pembentukan wadah sinergi dan kolaborasi antar unit ekonomi syariah," ujar Ma'ruf.

Kemudian, perluasan implementasi model bisnis kemitraan pesantren dengan usaha syariah, pengembangan instrumen pasar keuangan syariah, termasuk instrumen integrasi keuangan sosial syariah.

Terakhir, meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai lembaga, khususnya perguruan tinggi untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat termasuk kalangan milenial dan generasi Z.

"Empat bidang tersebut merupakan fokus kerja utama yang saling terkait, yaitu pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah, serta penguatan riset, edukasi dan sosialisasi sebagai tahapan lebih lanjut dalam implementasi ekonomi dan keuangan syariah yang lebih maju dan berkelanjutan," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/28/14224991/dukung-pengembangan-ekonomi-syariah-wapres-minta-perguruan-tinggi-lakukan

Terkini Lainnya

Pakar Anggap Pernyataan 'Jangan Mengganggu' Prabowo Picu Perdebatan

Pakar Anggap Pernyataan "Jangan Mengganggu" Prabowo Picu Perdebatan

Nasional
Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, KPU Dianggap Tak Bisa Jadi Teladan

Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, KPU Dianggap Tak Bisa Jadi Teladan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Proyek Fiktif di Tol MBZ Demi Uang Pelicin BPK | Grace Natalie Jadi Stafsus Presiden

[POPULER NASIONAL] Proyek Fiktif di Tol MBZ Demi Uang Pelicin BPK | Grace Natalie Jadi Stafsus Presiden

Nasional
Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke