Salin Artikel

Sesali Polemik Vaksin Nusantara, Nasdem Desak Presiden Panggil Pihak Terkait

Pasalnya, ia melihat kisruh yang ada terkait Vaksin Nusantara sama sekali tidak produktif.

"Saya kira Presiden dapat memanggil pihak-pihak yang berpolemik untuk segera menghentikan polemik ini dan mendudukkan perkara ini secara jelas, terang, dan transparan. Berbagai spekulasi yang muncul di publik juga agar segera berhenti," kata Okky dalam keterangannya, Senin (19/4/2021).

Okky berharap pihak-pihak yang berpolemik agar dapat menahan diri untuk memberikan pernyataan yang justru membingungkan publik.

Anggota Komisi IX DPR ini juga mendorong agar urusan kesehatan ditempatkan pada porsi yang tepat.

"Mari kita tempatkan ranah kesehatan pada porsi yang tepat, bukan justru membangun narasi yang tensinya justru pada urusan politis berupa mobilisasi dukungan," ujar dia.

Menurut Okky, polemik Vaksin Nusantara telah memantik berbagai aksi dukung mendukung terhadap inisiator Vaksin Nusantara versus Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Padahal, lanjut dia, pengembangan Vaksin Nusantara berasal dari program Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang merupakan lembaga pemerintah, sama seperti BPOM.

Okky pun menyesalkan kisruh tentang Vaksin Nusantara yang justru berada di internal pemerintah.

"Kami sangat menyesalkan kisruh tentang Vaksin Nusantara ini. Padahal, pengembangan Vaksin Nusantara dan BPOM sama-sama institusi pemerintah. Mestinya tidak boleh terjadi polemik di tengah publik seperti saat ini," tuturnya.

Dia juga menyayangkan kisruh tentang Vaksin Nusantara yang menimbulkan aksi dukung mendukung baik terhadap pengembangan vaksinnya maupun terhadap BPOM.

Melihat aksi dukung mendukung itu, Okky pun menilai situasi menjadi lebih pelik dan sangat naif.

"Padahal ini urusan kesehatan, namun masuk pada aksi dukung-mendukung. Ini sangat naif," ucap Okky.


Situasi tersebut, jelasnya, sangat kontraproduktif di tengah upaya Indonesia keluar dari krisis kesehatan akibat pandemi dengan melakukan berbagai kebijakan di antaranya program vaksinasi.

Oleh karena itu, dia menilai seharusnya polemik yang terjadi pada Vaksin Nusantara dapat dicegah sebelumnya.

"Mestinya polemik antara pengembang Vaksin Nusantara versus BPOM dapat dicegah. Mereka ini kan sama-sama penyelenggara pemerintahan, mengapa harus berpolemik di publik?" ucap Okky.

Sebelumnya, diberitakan bahwa lebih dari 100 tokoh Tanah Air menyatakan dukungan untuk BPOM terkait polemik Vaksin Nusantara.

Beberapa tokoh yang ikut mendukung deklarasi dukungan untuk BPOM ini di antaranya, Mustofa Bisri, Abdillah Toha, Ade Armando, Ainun Nadjib, Akmal Taher, Alissa Wahid, dan Anita Wahid.

Kemudian, Ananda Sukarlan, Halik Malik, Joko Anwar, Pandu Riono, dan Jajang C Noer. Ada pula komunitas masyarakat sipil Kawal Covid-19.

Dukungan ini ada setelah tim peneliti melanjutkan uji klinis fase II terhadap Vaksin Nusantara tanpa mengantongi izin dari BPOM.

Hal ini pun ditandai setelah sejumlah anggota DPR mendatangi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto untuk diambil sampel darahnya guna penelitian Vaksin Nusantara pada Rabu (14/4/2021).

Beberapa anggota DPR yang datang ke RSPAD pun menyebut dirinya sebagai relawan Vaksin Nusantara.

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/19/11315521/sesali-polemik-vaksin-nusantara-nasdem-desak-presiden-panggil-pihak-terkait

Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke