Salin Artikel

Pemerintah Diminta Kendalikan Euforia Masyarakat terhadap Vaksinasi Covid-19

Pasalnya, vaksinasi Covid-19 belum menyentuh 5 persen dari total sasaran populasi sehingga program ini belum memberikan dampak yang cukup luas.

"Euforia (masyarakat) karena adanya vaksin perlu dikelola dan diluruskan dengan baik. Vaksin dari sisi cakupan belum menyentuh 5 persen total populasi, kalau bicara efektivitas ini belum memberikan dampak yang luas," kata epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman kepada Kompas.com, Senin (19/4/2021).

Ia juga meminta pemerintah jangan hanya menyampaikan narasi positif tentang situasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Sebaliknya, informasi yang disampaikan mesti terbuka dan apa adanya agar masyarakat memahami situasi sebenarnya yang masih terjadi.

"Strategi komunikasi pemerintah harus diperbaiki, tidak menunjukan narasi yang positif saja, dan juga harus diperkuat dengan tranparansi data. Optimis penting namun juga harus realistis," jelas Dicky.

Menurut Dicky, pemerintah harus terbuka tentang penurunan jumlah kasus positif, juga disertai dengan menurunnya angka testing.

Lebih lanjut, Dicky juga meminta pemerintah terbuka pada masyarakat bahwa saat ini status Indonesia dari WHO adalah negara dengan kategori community transmission.

Comunity transmission adalah negara dengan tingkat penularan tertinggi Covid-19 di komunitas.

Penularan tertinggi itu tidak hanya pada kerumunan atau komunitas perkantoran tapi juga terjadi di komunitas terkecil masyarakat seperti dari tetangga dan keluarga.

"Pemerintah harus jujur mengatakan bahwa situasi pandemi Covid-19 kita belum terkendali dengan baik. Levelnya juga masih community transmission," ungkap Dicky.

Dicky menuturkan jika ada kebijakan pembukaan mall, pasar, dan perjalanan, pemerintah harus menegaskan bahwa hal itu dilakukan bukan karena situasi pandemi Covid-19 sudah mereda. Namun, kebijakan itu dilakukan guna kepentingan ekonomi.

"Jadi pemerintah harus menjamin adanya jaring-jaring pengaman, pemerintah menerapkan 3T (testing, tracing, treatment) sedangkan masyarakat tetap patuh pada 5M," imbuh dia.

Dicky berharap komunikasi publik dari pemerintah bisa dibenahi agar tidak terjadi gelombang kedua pandemi Covid-19 seperti yang dialami India.

"Di Indonesia kemungkinan terburuk seperti di India belum terjadi dan jangan sampai terjadi. Jangan seperti di India karena 3T nya melonggar akhirnya muncul super spreader event dan super strain," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin khawatir kasus penambahan Covid-19 dapat melonjak lagi karena masyarakat terjebak dalam euforia.

Budi menyebut euforia tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan masyarakat abai pada protokol kesehatan.

"Ini masyarakat sudah euforia nih, jadi sudah enggak waspada, takut aku, takut nanti kita sudah capek PPKM dikombinasikan dengan vaksinasi ini (bisa seperti) Chile, India, (kasus positif Covid-19) naik lagi," jelas Budi dalam Forum Diskusi Bersama Menkes, Minggu (18/4/2021) malam.

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/19/11200641/pemerintah-diminta-kendalikan-euforia-masyarakat-terhadap-vaksinasi-covid-19

Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke