Soal Pengajuan Merek Partai Demokrat oleh SBY, Dirjen Kekayaan Intelektual: Kemungkinan Ditolak

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris menyatakan, kemungkinan besar akan menolak pengajuan merek Partai Demokrat sebagai hak kekayaan intelektual yang diajukan oleh pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Presiden RI keenam yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mendaftarkan merek Partai Demokrat atas nama pribadi.

"Sedang dalam proses dan kemungkinan ditolak," kata Freddy kepada Kompas.com, Selasa (13/4/2021).

Freddy mengungkapkan, alasan kemungkinan ditolaknya pengajuan merek Partai Demokrat yang diajukan SBY tersebut, yakni karena nama Partai Demokrat yang sudah didaftarkan di Kemenkumham sebagai nama partai.

"Alasannya karena sama persis," ucap Freddy.

Pendaftaran atau pengajuan merek Partai Demokrat sebagai hak kekayaan intelektual oleh SBY ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham diketahui pada tanggal 18 Maret 2021 secara daring (online).

Kendati demikian Freddy mengatakan SBY tetap berhak mengajukan merek Partai Demokrat atas nama pribadi meskipun nama tersebut saat ini sudah memiliki hak cipta dan terdaftar di Kemenkumham.

Pengajuan merek partai yang didirikan pada tanggal 9 September 2001 dan disahkan oleh Kemenkumham pada tanggal 27 Agustus 2003 itu, akan diproses selama 3 bulan ke depan.

Setelah itu, selanjutnya akan diumumkan dan masuk pada tahap pemeriksaan.

Berdasarkan website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, permohonan Partai Demokrat diketahui atas nama pemilik Susilo Bambang Yudhoyono yang beralamat di Puri Cikeas Indah nomor 2 RT 001 RW 002, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.