Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Pertemuan tersebut berlangsung 10 hari yang lalu.

"Kalau Bu Mega kan secara periodik bertemu Pak Presiden Jokowi. Sekitar 10 hari yang lalu juga ada pertemuan itu. Secara rutin dilakukan rata-rata sekitar 3 bulan itu ada pertemuan rutin," tutur Hasto saat ditemui di Jakarta, Sabtu (10/4/2021).

Saat ditanya apakah pertemuan tersebut membahas isu reshuffle dengan adanya peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), Hasto menjawab pada intinya pertemuan itu membahas masalah nasional yang strategis.

Mengenai reshuffle, Hasto mengatakan PDI-P selalu menyerahkan masalah tersebut kepada Presiden Jokowi. Musababnya, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Menurut Hasto yang terpenting DPR telah menyetujui usulan Presiden Jokowi yang hendak melebur Kemendikbud dengan Kemenristek sehingga akan memajukan riset di Indonesia.

Hasto menuturkan PDI-P mendukung langkah Jokowi tersebut sebab Megawati memandang pentingnya kedudukan riset dalam proses memajukan Indonesia.

"Kalau Bu Mega dan Pak Jokowi bertemu, itu selalu bicara yang fundamental. Kalau orang per orang itu kewenangan presiden. Jadi Bu Mega enggak berbicara tentang transaksional," tutur Hasto.

"Ibu Mega berbicara tentang kepentingan bangsa dan negara agar kita jalan berdikari perlu BRIN (Badan Riset dan Inovasi Basional). Maka BRIN ini sangat penting dalam membangin spirit penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, DPR menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Pembentukan dua kementerian itu sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah pada Kamis (8/4/2021) yang membahas surat dari Presiden Joko Widodo mengenai pertimbangan pengubahan kementerian.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, rapat itu menyepakati dua hal. Pertama, penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kedua, pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.