Salin Artikel

BNPB: Gubernur NTT Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat menetapkan status tanggap darurat bencana pasca-banjir bandang angin siklon tropis, hingga tanah longsor.

Status tanggap darurat tersebut berlaku sejak 6 April sampai 5 Mei 2021 dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 118/KEP/HK/2021 tertanggal 6 April 2021.

"Terhitung mulai tanggal 6 April sampai 5 Mei 2021," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (8/4/2021).

Raditya berharap, penetapan status tanggap darurat di NTT dapat mempercepat penanganan bencana di wilayah tersebut.

Hingga saat ini, proses evakuasi masih terus dilakukan, seperti pencarian dan evakuasi korban, pelayanan warga dipengungsian, pendistribusian bantuan, hingga pembukaan akses jalan.

"Maupun pembukaan akses yang terisolisasi terus dan masih dilakukan," ucapnya.

Banjir disertai longsor terjadi di sejumlah kabupatan, Provinsi NTT, pada Minggu (4/4/2021), meredam ratusan rumah dan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Pemerintah masih terus mengupayakan penanganan dampak bencana di NTT dengan menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan di tempat-tempat pengungsian. Namun, ada persoalan keterbatasan dokter dan tenaga kesehatan.

Berdasarkan data BNPB, pada Rabu (7/3/2021), tercatat ada 138 korban meninggal dunia dan 61 orang yang masih hilang.

Kepala BNPB Doni Monardo mengungkapkan, proses pencarian korban hilang pasca-bencana terkendala cuaca buruk. Akibatnya, mobilisasi alat berat untuk menjangkau wilayah terdampak bencana sulit dilakukan.

"(Kendala mencari orang yang hilang) karena kesulitan untuk memobilisasi alat berat, ekskavator dan juga untuk mengangkut batu yang sangat besar. Kemudian cuaca yang juga masih belum bagus ya," kata Doni dalam konferensi pers, Rabu (7/4/2021).

Adapun pencarian korban akan difokuskan di tiga wilayah, yakni Lembata, Alor dan Adonara. BNPB bersama TNI dan Polri akan menambah personel, alutsista dan membangun rumah sakit lapangan.

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/08/13464801/bnpb-gubernur-ntt-tetapkan-status-tanggap-darurat-bencana

Terkini Lainnya

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke