Tanggapi Eksepsi Rizieq Shihab soal Kasus RS Ummi, JPU: Tak Ada Kriminalisasi

Jaksa menegaskan, tidak ada kriminalisasi terhadap pasien, dokter, dan rumah sakit.

"Pernyataan terdakwa tidak berdasar dan bukan bagian dari kejahatan. Apalagi terdakwa menyatakan dalam eksepsinya, wali kota Bogor, kepolisian, dan kejaksaan mengkriminalisasi pasien, dokter, dan rumah sakit," kata jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang disiarkan secara daring, Rabu (31/3/2021).

Jaksa menyatakan, sesuai peraturan, rumah sakit wajib melaporkan kondisi kesehatan pasien yang terindikasi terpapar Covid-19.

Menurut jaksa, apa yang dilakukan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor adalah upaya pencegahan Covid-19. Tidak ada maksud kriminalisasi.

"Padahal tujuan mulia Wali Kota Bogor agar penyebaran Covid-19 dapat diminimalisir, tidak terjadi penularan kepada masyarakat dan lingkungannya. Demikian juga satgas dan aparat pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang, mengingat kondisi pandemi yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia," tutur dia.

Jaksa pun menegaskan, dalam situasi pandemi Covid-19, setiap orang wajib memiliki tanggung jawab untuk mencegah penularan virus.

Pencegahan dapat dimulai dari hal-hal kecil, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

"Dan melaporkan kasus pasien Covid-19 kepada satgas, termasuk penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang terkait tindak pidana dalam keadaan pandemi," ujar jaksa.

Perkara pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang terjadi RS Ummi Bogor dengan terdakwa Rizieq Shihab terdaftar dengan nomor 225/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim.

Selain itu, ada dua terdakwa lain, yaitu Direktur RS Ummi dr Andi Tatat dan menantu Rizieq, Muhammad Hanif Alatas.

Ketiganya disangka melanggar Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 216 KUHP jo Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP.

Awal mula kasus, Andi Tatat selaku penanggung jawab rumah sakit tidak melaporkan hasil tes swab Rizieq ke Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Padahal, RS Ummi merupakan salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 di Bogor.