Salin Artikel

Survei: Dibanding Jokowi, Sosok Prabowo Lebih Mampu Tingkatkan Kesediaan Masyarakat Divaksin

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, sosok Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mampu meningkatkan kesediaan masyarakat untuk ikut vaksinasi Covid-19.

Bahkan, dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo, lebih banyak responden bersedia divaksin jika tahu Prabowo sudah menerima vaksin.

"Jika tahu Prabowo Subianto sudah divaksin, ada 73,3 persen yang pasti mau divaksin, 20,8 persen tidak pasti mau divaksin, dan 5,9 persen tidak menjawab," kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin.

Sementara, 66,4 responden mau divaksin jika tahu Presiden Jokowi sudah divaksin. Sedangkan 23,4 persen tidak pasti mau divaksin, dan 10,2 persen tidak menjawab.

Kendati demikian, kata Deni, survei menunjukkan kesediaan ikut vaksinasi di kalangan pemilih Prabowo pada Pilpres 2019 hanya 46 persen. Angka ini jauh di bawah pemilih Jokowi sebesar 71 persen.

Namun, begitu dikatakan bahwa Prabowo sudah divaksin, persentase pemilih Prabowo yang mau divaksin meningkat, dari 46 persen menjadi 67 persen.

Selain Prabowo, survei menemukan bahwa sosok dokter mampu meningkatkan kesediaan warga untuk divaksin.

Ada 73,6 persen responden yang mengaku mau divaksin jika mengetahui dokter sudah divaksin. Lalu, 20,2 persen mengaku tidak pasti mau divaksin, dan 6,3 persen tidak menjawab.

Kemudian, jika tahu ketua partai yang didukung sudah divaksin, sebanyak 53,1 persen warga pasti mau divaksin, 36,4 persen tidak pasti mau divaksin, dan 10,5 persen tidak menjawab.

Selanjutnya, jika tahu tokoh agama sudah divaksin, ada 60,2 persen warga yang pasti mau divaksin, 27,8 persen tidak pasti mau divaksin, dan 12 persen tidak menjawab.

"Jika tahu tokoh adat atau suku sudah divaksin, ada 65,1 persen yang pasti mau divaksin, 25,5 persen tidak pasti mau divaksin, dan 9,4 persen tidak menjawab," ujar Deni.

Menurut Deni, temuan ini bisa dimanfaatkan pemerintah dalam meningkatkan kesediaan masyarakat untuk vaksinasi. Apalagi, survei SMRC beberapa waktu lalu menemukan bahwa hanya 61 persen warga yang bersedia divaksin.

“Data ini menunjukkan pemerintah perlu menampilkan dokter dan Prabowo sebagai tokoh yang sudah divaksin agar tingkat kesediaan masyarakat bisa meningkat,” kata Deni.

Adapun survei eksperimen berskala nasional ini digelar pada 23-26 Maret 2021 dengan melibatkan 1.401 responden yang dipilih secara acak.

Survei yang dilakukan melalui wawancara telepon ini memiliki margin of error survei sebesar 2,7 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/29/21072571/survei-dibanding-jokowi-sosok-prabowo-lebih-mampu-tingkatkan-kesediaan

Terkini Lainnya

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke