Nilai Indonesia Belum Aman dari Covid-19, Pimpinan Komisi V Dukung Larangan Mudik

Menurutnya, keputusan melarang mudik baik untuk meminimalisasi potensi penyebaran Covid-19.

"Soalnya kita ini kan belum aman," kata Syarief dalam keterangannya, Jumat (26/3/2021).

Ia mendukung keputusan pemerintah tersebut karena kondisi penyebaran Covid-19 di Indonesia dia nilai masih belum terkendali.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Kalimantan Barat itu juga menilai upaya menekan penyebaran Covid-19 masih belum maksimal.

"Jumlah vaksinasi kan juga belum mencapai separuh atau target vaksinasi," ujarnya.

Syarif mengkhawatirkan, apabila pemerintah justru mengizinkan mudik Lebaran di tahun ini, akan meningkatkan penyebaran virus corona.

Apabila itu terjadi, kata dia, semakin memperberat tugas pemerintah dalam menanggulangi dan menghentikan penyebaran Covid-19.

"Mereka yang datang itu terdampak atau terpapar Covid-19, membuat kerepotan di daerah yang mereka datangi," nilai dia.

Oleh karena itu, Syarif meminta agar semua pihak memaklumi keputusan yang diambil pemerintah terkait larangan mudik Lebaran 2021.

Menurutnya, pemerintah mengambil keputusan tersebut dengan berbagai pertimbangan, salah satunya melindungi masyarakat dari ancaman Covid-19.

"Ini dalam rangka untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar. Jadi mudarat itu lebih utama yang dicegah," tuturnya.

Sebaliknya, Syarif mengatakan bahwa masyarakat masih bisa merayakan Idul Fitri dengan berbagai cara.

Salah satu cara yang dinilainya tepat untuk merayakan Idul Fitri dengan keluarga besar, tanpa pulang ke kampung halaman adalah dengan memanfaatkan teknologi.

"Kalau mau melepas kangen kan bisa video call, telepon. Saya kira sudah tidak ada batas-batas itu," kata dia.

Diketahui, pemerintah resmi melarang mudik Lebaran 2021 yang berlaku bagi semua pihak.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berdasarkan hasil rapat tingkat menteri, Jumat (26/3/2021).

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat," ujar Muhadjir dalam konferensi pers secara virtual, usai rapat.

Pemerintah mengambil keputusan itu mengingat tingginya angka penularan dan kematian akibat Covid-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru.

Menurut Muhadjir, salah satu upaya pemerintah yang sedang dilakukan dalam penanganan Covid-19, yakni vaksinasi bisa berjalan maksimal.