Cerita Nurul Arifin Saat Habibie dan Kalla Turun Gunung Selesaikan Dualisme Golkar

Nurul bercerita, saat itu, Partai Golkar terbelah menjadi dua kubu: Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

Menurut Nurul, Golkar sudah rentan terbelah ketika susunan pengurus Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Riau tahun 2009 cenderung gemuk.

"Kemudian ada ketidakpuasan kepada yang memenangkan kontestasi tersebut. Dan dipengaruhi juga oleh kondisi situasi politik nasional pada Pemilu 2014," kata Nurul dalam diskusi daring berjudul "Merawat Soliditas Partai: Pembelajaran dari Pengalaman Partai-partai era Reformasi" Kamis (25/3/2021).

Padahal, lanjut dia, Golkar selama ini dikenal sebagai partai politik yang sangat solid. Bahkan, ia menilai pihak eksternal pun sulit untuk memecah belah.

Berpegang hal tersebut, Nurul pun berpandangan bahwa intrik-intrik kerenggangan justru terjadi dari dalam atau internal partai.

"Selalu ada perbedaan-perbedaan dan akhirnya perpecahan-perpecahan dan melahirkan ketua umum-ketua umum yang berbeda itu selalu dari dalam," jelasnya.

Nurul mengaku dirinya tidak mengetahui apakah ada pihak eksternal yang ikut campur sehingga muncul keretakan atau kerenggangan dalam tubuh Partai Golkar.

Namun, sepengetahuannya Golkar sangat solid, tetapi diiringi perbedaan pendapat yang pada akhirnya sempat melahirkan perpecahan.

"Terjadi perbedaan pendapat di antara para kader mengenai waktu pelaksanaan Munas ke-IX Partai Golkar," ujarnya.

Ia bercerita, Munas di Bali terselenggara pada 30 November sampai 4 Desember 2014 yang melahirkan kepemimpinan Ketua Umum Aburizal Bakrie.

Sementara di Ancol, Jakarta, Munas juga terselenggara pada 6-8 Desember 2014 yang mana melahirkan kepemimpinan Ketua Umum Agung Laksono.

Nurul melanjutkan, keadaan tersebut kemudian semakin diperparah saat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengesahan Partai Golkar kubu Agung Laksono pada Maret 2015.

"Ini yang membuat kami di internal itu sampai enggak percaya. Kok bisa-bisanya sampai SK Menkumham muncul. Ya mungkin seperti yang saat ini bisa jadi dialami Partai Demokrat lah," tuturnya.

Saat itu, Nurul jadi pengurus kubu Partai Golkar Aburizal Bakrie. Melihat SK Menkumham itu, pihaknya langsung melakukan protes, menolak keputusan tersebut.

Diakui Nurul, protes itu memakan banyak biaya politik.

"Biaya politik di sini sangat mahal sekali. Dan juga biaya politik, kemudian energi dan sebagainya sangat melelahkan," ucapnya.

Kemudian, pada April 2015 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akhirnya mengeluarkan putusan sela menunda SK yang diterbitkan Kemenkumham.

Menurut Nurul, keputusan PTUN untuk menunda SK Kemenkumham itu juga merupakan hasil dari kerja-kerja kubu Aburizal Bakrie yang dinilainya luar biasa.

Tak berhenti sampai di situ, pada Juli 2015, kubu Ical, sapaan Aburizal, kembali harus berjuang lantaran empat hakim PTUN menolak gugatannya dan pengadilan mengakui kepengurusan kubu Agung Laksono.

"Namun kami enggak berhenti. Kami terus melakukan upaya-upaya hukum sampai akhirnya, Oktober 2015, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan kubu Aburizal Bakrie. Tapi meski sudah ada keputusan ini, di internal tetap terus terjadi pergolakan begitu," ungkap Nurul.

Senior turun gunung

Selanjutnya, Nurul mengatakan bahwa setelah putusan MA tersebut, konflik internal Partai Golkar semakin memanas. Kubu-kubu dalam Partai Golkar pun diakuinya semakin tajam.

Namun, upaya rekonsiliasi pun akhirnya dilakukan dari sisi internal yang bahkan sampai membuat tokoh-tokoh senior Golkar 'turun gunung'.

Waktu itu, cerita dia, harapan dari semua pihak di internal partai pun sama, yaitu jangan sampai ada Ketua Umum yang keluar dari Partai Golkar dan membuat partai baru.

"Itu yang sangat kami tidak harapkan, karena bisa mereduksi Golkar begitu. Walaupun di sisi lain kami ada rasa bangga juga karena Golkar melahirkan banyak partai-partai lain," tambah dia.

Lanjut Nurul, tim transisi tersebut mengusulkan diselenggarakannya rapat pimpinan nasional (rapimnas) dan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dengan demokratis serta melibatkan pihak yang berselisih.

Ia menuturkan, pada akhirnya kedua kubu sepakat untuk menyelenggarakan munaslub pada pertengahan 2016.

"Jadi upaya-upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh para senior ini berhasil untuk membuat satu rapimnas dan munaslub baru begitu," ucapnya.

Berakhirnya dualisme

Munaslub pun digelar di Bali pada Mei 2016 atau 17 bulan sejak terjadinya dua munas pada 2014.

Nurul mengatakan, saat itu muncul beberapa kandidat Ketua Umum Partai Golkar periode 2016-2019.

"Ada Pak Setya Novanto, Pak Ade Komarudin, Pak Airlangga Hartarto, waktu itu muncul sebagai kandidat-kandidat. Namun, munaslub Bali itu memilih Bapak Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2016-2019," katanya.

Ia menjelaskan, kedua kubu pun akhirnya sepakat untuk mengakhiri dualisme dengan cara mengakomodasi agar dapat masuk dalam pengurus.

Kendati demikian, diakuinya saat itu kepengurusan Partai Golkar justru menjadi sangat gemuk.

"Namun kami tidak mempermasalahkan yang penting adalah rekonsiliasi dan konsolidasi dan suasana damai di dalam Partai Golkar. Kemudian akhirnya ketua umum fokus rekonsiliasi dan konsolidasi demi menyambut Pilkada 2017 dan Pemilu 2019," ujarnya.

"Alhamdulillah hingga saat ini, kondisi internal Partai Golkar solid dengan dinamika yang stabil. Kalau ada keguritan-keguritan di sana-sini, kami menganggapnya ini sebagai suatau dinamika partai. Dan selama koridornya masih bisa ditolerir, kami membiarkan itu. Kecuali kalau sudah fatal," tambah dia.

Seperti diketahui, Novanto akhirnya mundur setelah menjadi tersangka korupsi KTP elektronik.