Salin Artikel

Wapres: Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Belum Diikuti Perluasan Market Share

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, jumlah perusahaan asuransi syariah di Indonesia belum seimbang dengan luasnya market share keuangan syariah nasional.

Padahal, kata dia, industri asuransi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat.

Hal tersebut diawali dengan berdirinya Takaful Indonesia pada tahun 1994, dan kini jumlahnya sudah mencapai 13 perusahaan asuransi syariah dan 49 unit usaha syariah di bidang asuransi syariah.

"Banyaknya jumlah perusahaan asuransi syariah di Indonesia saat ini belum dibarengi dengan perluasan market share keuangan syariah secara nasional," kata Ma'ruf di acara pembukaan rapat anggota tahunan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Rabu (24/3/2021).

Ia mengatakan, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2020 menunjukkan, porsi industri keuangan non-bank termasuk asuransi, baru berada di kisaran angka 4,43 persen.

Namun industri asuransi syariah memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Bahkan, kata dia, terdapat empat hal yang mendukung perkembangan industri asuransi syariah.

Antara lain mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, adanya peningkatan terhadap halal awareness pada masyarakat kelas menengah muslim dan generasi milenial, kondisi pandemi Covid-19 dan terjadinya bencana alam pada beberapa wilayah Indonesia yang mengakibatkan kebutuhan jasa perlindungan semakin meningkat.

"Asuransi syariah memiliki ciri khas pada nilai-nilai syariah yang tidak dimiliki asuransi lainnya," kata dia.

"Dengan metode ta'awun (tolong menolong) disertai landasan operasional seperti transparansi atau menghindari pihak-pihak yang dirugikan, jelas atau terhindar dari unsur ketidakpastian atau kecurangan, dan terhindar dari praktik riba," lanjut Ma'ruf.

Keunggulan nilai-nilai tersebut, kata dia, harus terus diresapi dan dijaga pelaksanaannya.

Oleh karena itu, ia pun berharap AASI sebagai wadah bagi perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah di Indonesia dapat terus berperan aktif mengoptimalkan peranannya.

Terutama dalam menjembatani para pemangku kepentingan seperti ulama, pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat.

"Sehingga marwah ekonomi dan keuangan syariah dapat terjaga dengan baik," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/24/17572201/wapres-jumlah-perusahaan-asuransi-syariah-di-indonesia-belum-diikuti

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke