Salin Artikel

Profil AHY, Anak SBY yang Kini Digoyang Isu Kudeta Partai Demokrat

Isu kudeta itu pun bergulir ke meja hijau setelah AHY digugat oleh salah satu mantan kadernya, Jhoni Allen Marbun yang memprotes pemecatan dirinya karena dinilai terlibat dalam upaya kudeta.

AHY sendiri merupakan muka baru dalam panggung politik Indonesia. Sebelumnya, ia hanya dikenal sebagai putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sama seperti sang ayah, pria kelahiran Bandung, 10 Agustus 1978 itu menempuh karier di dunia militer setelah tamat sekolah menengah atas.

AHY merupakan lulusan terbaik Akademi Militer dengan mendapatkan penghargaan Tri Saktiwiratama dan Adhi Makayasa pada tahun 2000.

Selanjutnya, AHY masuk Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) pada 2002, setelah berhasil menamatkan sekolah kecabangan Infanteri.

Agus mengawali kariernya dengan menjadi Komandan Peleton Batalyon Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak, jajaran Brigif Linud 17 Kostrad.

Setelah itu, namanya terus melesat diminta membantu Kementerian Pertahanan untuk merealisasikan pendirian Universitas Pertahanan Indonesia pada 2008.

Selain itu, AHY juga sempat mengenyam pendidikan Nanyang Technological University dan Harvard University serta mengikuti pendidikan Sekolah Lanjutan Perwira di Fort Benning, Amerika Serikat, di mana ia menjadi lulusan terbaik.

Kembali ke Tanah Air, ayah satu anak itu ditugaskan sebagai Kepala Seksi 2 Operasi di Satuan elit Kostrad, Brigade Infanteri Lintas Udara 17.

Lalu, pada Juni 2014, AHY bertolak ke Amerika Serikat untuk melanjutkan Sekolah Staff Komando Angkatan Darat (Seskoad).

Sepulangnya dari Negeri Paman Sam, ia menjadi Komandan Batalyon (Danyon) Infanteri Mekanis 203/Arya Kemuning yang kelak menjadi jabatan terakhirnya di dunia militer.

Terjun ke politik

AHY mengakhiri kariernya di dunia politik September 2016 dengan pangkat terakhir mayor karena ia diusung oleh Partai Demokrat, partai yang dipimpin ayahnya, untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

AHY mengakui, keputusan meninggalkan dunia militer bukanlah keputusan mudah baginya.

"Sejak tadi pagi saya mengikuti respons dari berbagai kalangan yang sangat beragam. Saya memahami pasti banyak yang sedih, menyayangkan dan mempertanyakan keputusan yang saya ambil tersebut, karena sesungguhnya saya memiliki karir dan masa depan yang baik di TNI," ujar AHY, 23 September 2016.

Ia pun mengungkapkan rasa harunya karena harus meninggalkan TNI untuk melenggang ke dunia politik.

"Dengan hati yang tulus, saya meyakinkan rasa cinta dan bangga kepada TNI yang telah menempa saya... (Cinta dan bangga) tidak akan pernah pudar," kata AHY sambil menahan tangis.

Berpasangan dengan Sylviana Murni, AHY mengawali karier politiknya dengan menelan kekalahan saat ia hanya memperoleh 17,06 persen pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Selanjutnya, AHY ditunjuk menjadi Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat untuk Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Di bawah komando AHY, Partai Demokrat memperoleh 10.876.507 suara atau sebesar 7,77 persen.

Angka tersebut dapat dibilang anjlok dibandingkan dengan perolehan suara pada Pemilu 2014 yang mencapai 10,9 persen atau 12.728.913 duara.

Kendati demikian, hal itu tidak menyurutkan langkah AHY di partai berlambang bintang Mercy tersebut.

Pada Maret 2020, AHY terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum Partai Demokrat menggantikan sang ayah melalui Kongres V Partai Demokrat.

Dalam pidatonya usai terpilih, AHY menyatakan berambisi mengembalikan kejayaan Partai Demokrat dengan kembali menguasai kursi parlemen pada Pemilu 2024 mendatang.

"Bayangkan, nikmatnya, bahagianya kita dan bangganya kita kalau berhasil merebut kemenangan di parlemen seperti di 2009 yang lalu," ujar AHY di arena Kongres V Partai Demokrat, di JCC Senayan, Jakarta, 14 Maret 2020.

"Kita ingin kembali meningkatkan jumlah anggota DPR kita, baik DPR RI, provinsi maupun kabupaten, kota," kata dia.


Digoyang isu kudeta

Bak petir di siang bolong, perjalanan AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat mendadak digoyang oleh isu kudeta yang berhembus sejak awal Februari 2021.

Pihak Demokrat menuding upaya kudeta itu dimotori sejumlah kader, salah satunya Jhoni Allen, serta melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Keterlibatan dalam upaya kudeta itulah yang membuat Jhoni Allen bersama kader-kader lainnya seperti Darmizal dan Marzuki Alie dipecat dari Partai Demokrat.

Upaya kudeta itu sendiri berujung pada kongres luar biasa (KLB) yang digelar oleh kubu kontra-AHY di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) lalu.

KLB tersebut memutuskan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat menggantikan AHY yang dianggap telah demisioner.

AHY menyatakan, KLB tersebut digelar secara ilegal karena penyelenggaraannya tidak memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

"Saya ulangi, saya ulangi, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat. Saya Agus Harimurti Yudhoyono AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate," ucap AHY.

Adapun bola panas isu kudeta itu kini berada di tangan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly setelah kubu AHY maupun kubu kontra-AHY sama-sama mengajukan dokumen ke Kementerian Hukum dan HAM.

Isu kudeta itu juga bergulir ke pengadilan setelah Jhoni Allen menggugat AHY atas pemecatan dirinya.

Sementara, Partai Demokrat yang dipimpin AHY menggugat Jhoni Allen dan 9 nama lainnya karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggelar KLB.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/24/13494841/profil-ahy-anak-sby-yang-kini-digoyang-isu-kudeta-partai-demokrat

Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke