Salin Artikel

Kemenkes Telah Bayar Klaim RS Rujukan Covid-19 Rp 5,23 Triliun

"Jadi sampai 12 Maret kita sudah bayar sekitar begitu di-approve oleh Kemkeu Rp 5,239 triliun sudah dibayarkan ke RS," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR yang ditayangkan kanal YouTube DPR RI, Senin (15/3/2021).

Namun, Budi mengatakan, masih ada sejumlah klaim yang menunggu verifikasi dari Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Menunggu verifikasi BPKP sebsar Rp 1,1 triliun," ujar dia.

Di samping itu, terkait insentif untuk tenaga kesehatan (nakes), Budi mengatakan, ada dua skema penyaluran insentif nakes yaitu RS yang dibawah koordinasi Kemenkes dan RS yang dibawah koordinasi pemerintah daerah (Pemda).

"Pemerintah pusat memang masih ada selisih sekitar 1,2 triliun, itu yang sedang dibereskan terdiri dari insentif nakes RS KKP atau balai lab sekitar 1 triliun, insentif nakes lapangan di Desember 6,9 miliar , dan insentif relawan 23 miliar insentif PPDS bulan Desember 159 miliar," tutur dia. 

Budi mengatakan, insentif nakes tertunda karena klaim Desember diajukan pada Januari sehingga Kemenkes belum memiliki mata anggaran untuk menyalurkan uang insentif.

"Nah kemarin sudah disetujui sri mul jadi kita membayarkan insetif nakes di RS pusat bulan desember Januari Februari Maret secara bertahap," ucap Budi. 

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/15/22193421/kemenkes-telah-bayar-klaim-rs-rujukan-covid-19-rp-523-triliun

Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke