Vaksin yang Digunakan Vaksinasi Tahap Dua Awak Media adalah Sinovac Produksi Bio Farma

"Vaksin yang kita gunakan adalah vaksin (Sinovac) produksi Bio Farma, yang masa edarnya enam bulan, tapi baru Februari produksinya," kata Nadia dalam konferensi pers virtual, Senin (15/3/2021).

Menurut Nadia, saat ini vaksin Sinovac buatan China yang akan kedaluwarsa pada Maret ini, tak lagi digunakan.

"Jadi untuk awak media dan masyarakat tak perlu takut, vaksin yang akan kedaluwarsa sudah habis disuntikkan pada (periode vaksinasi) sebelumnya," ucap dia.

Nadia juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kemasan vaksin Sinovac atau CoronaVac dari China, dengan vaksin Sinovac yang diproduksi oleh PT Bio Farma.

"Vaksin Sinovac atau CoronaVac bentuknya 1 dosis untuk penyuntikan satu orang. Sedangkan vaksin Sinovac PT Bio Farma kemasannya lebih besar karena isinya cukup untuk digunakan sembilan orang," ucap dia.

Pada kesempatan itu, Nadia juga menerangkan bahwa interval waktu seseorang mendapatkan vaksin tahap pertama dengan tahap kedua minimal 14 hari dan maksimal 28 hari.

"Jadi suntikan (vaksin) kedua rentan waktunya minimal 14 hari, enggak boleh dipercepat. Tapi kalau kita mundurkan maksimal 28 hari. Sebab uji klinisnya menunjukan jarak vaksinasi 14 hari sampai 28 hari itu yang membentuk antibody optimal," kata Nadia.

Sebagai informasi sebanyak 13 juta dosis vaksin Covid-18 Sinovac yang diproduksi di Indonesia oleh PT Bio Farma sudah mengantongi izin penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI pada 16 Februari 2021 lalu.

Berbeda dengan vaksin Sinovac sebelumnya, vaksin tersebut dibuat di Indonesia oleh PT Bio Farma dengan bahan baku atau bulk didatangkan dari Sinovac, Beijing, China.

Terkait informasi kedaluwarsa vaksin Sinovac pada Maret ini, Jumat (13/3/2021), Nadia sudah menjelaskan bahwa informasi itu merujuk pada vaksin Sinovac produksi asal China, yang didatakangkan ke Indonesia pada batch pertama.

Vaksin tersebut saat ini menurut Nadia juga sudah habis digunakan untuk 14,5 juta tenaga kesehatan dan 50.000 orang pemberi layanan publik.