Salin Artikel

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Kendati demikian, AHY mengaku siap memaafkan apabila Moeldoko bersedia mengakui kesalahannya terkait kudeta tersebut.

"Terhadap KSP Moeldoko. Secara pribadi, saya tidak ada masalah dengan beliau. Tapi jujur, yang membuat saya kecewa, karena suka atau tidak suka, beliau terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers bertajuk "Menguak Kebenaran: Testimoni Peserta KLB Abal-abal" yang disiarkan secara daring, Senin (8/3/2021).

"Tapi sebagai manusia biasa, tentu kita semua ada kurang dan salah-salahnya. Untuk itu, apabila beliau menyadari kekeliruannya, saya pribadi tentu memaafkannya," sambung dia.

Mantan calon Gubernur DKI Jakarta itu melanjutkan, sebagai mantan prajurit, dia tetap menghormati Moeldoko yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI.

Sebab, menurutnya hal itu harus terus dilakukan dan sudah menjadi tradisi yang dijunjung tinggi TNI.

"One a soldier, always a soldier. Tetapi kami bermohon, kebesaran hati, untuk bisa menyadari bahwa apa yang telah terjadi dan apa yang dilakukannya memang telah menyakiti ratusan ribu bahkan jutaan kader dan simpatisan Partai Demokrat," jelasnya.

Pada akhir konferensi pers, AHY mengingatkan kepada seluruh kadernya agar tidak miskin harga diri, meski miskin harta.

Ia mengingatkan semua kadernya untuk hidup dengan landasan ilmu dan nilai-nilai etika serta moralitas.

"Karena dengan landasan itulah. Insya Allah negara kita akan semakin besar dan maju. Demokrat ingin menjadi bagian dari itu," pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, kubu Demokrat kontra AHY telah menyelenggarakan KLB di Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Melalui KLB tersebut, telah diputuskan KSP Moeldoko diangkat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Moeldoko ditetapkan sebagai Ketum berdasarkan hasil voting berdiri. Moeldoko mengalahkan calon ketum Partai Demokrat lainnya yaitu mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie.

Marzuki Alie sendiri ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB Sumatera Utara.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/08/20341411/ahy-saya-kecewa-moeldoko-terlibat

Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke